http://infogsbi.blogspot.com/

Seruan Persatuan

2012-02-10T22:19:00.002+07:00

PERSATUAN RAKYAT, JALAN YG TEPAT UNTUK MEMBEBASKAN DIRI DARI BELENGGU PENINDASAN DAN PENGHISAPAN

Salam pembebasan..

Pengalaman empiris kita selama ini menunjukan bahwa lahirnya penguasa yang lahir dalam sistem ekonomi neo-kolonial tidak bisa tidak, mereka tetap mengambdi kepada sistem ekonomi yang telah melahirkannya, sehingga terus mempertahankan dan mengembangkannya.

Jatuhnya rezim Soeharto pa...da tahun 1998 oleh aksi-aksi mahasiswa yang sepenuhnya didukung oleh kaum buruh dan massa rakyat yang kemudian berkembang dengan apa yang disebut dengan reformasi dan termasuk terselenggaranya pemilu di tahun 1999 yang dikatakan lebih demokratis telah menimbulkan harapan – harapan baru untuk terjadinya perubahan mendasar dan signifikan dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Tetapi kondisi yang terjadi secara nyata, yang dapat kita rasakan saat ini, tidaklah seperti yang diharapkan, pemerintah boleh silih berganti, dari Soeharto, sampai saat ini SBY-Budiono saat ini, boro-boro perubahan secara mendasar, perubahan reform yang masih dalam kerangka sistem borjuasipun tidak akan pernah sanggup untuk mereka lakukan, dari bidang politik maupun ekonomi.

Ini tidaklain disebabkan karena para borjuasi yang duduk didalam pemerintah saat ini hanyalah sekedar perpanjangan tangan dari kaum imperialis, satu dalil klasik mengatakan “bahwa siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menguasai politik” ini juga yang berlaku dinegara kita, jalan keluarnya adalah hanya dengan politik persatuan rakyat (kaum tani, klas buruh, pemuda mahasiswa, kaum perempuan, kaum miskin kota, pedagang kaki lima, dll) ini adalah jalan yang tepat untuk membebaskan diri dari belenggu penindasan dan penghisapan.

Kami sangat apresiasi, salut dan bangga kepada kawan-kawan para pimpinan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam ALIANSI SB/SP Kota Tangerang yang didalamnya ada KASBI :FSBN-SBJR-SPCI-Progresip, SP-Farkes R, PBI, SBSI’92, SB Bangkit, SBJ, Gaspermindo, SPSI : Kep, TSK, NIBA, LEM, GSBI : SBGTS-GSBI PT. Panarub Industry, SBGTS-GSBI PT. Hosanna, SBGTS-GSBI PT. Shinta Group, SBGTS-GSBI PT. Duta Abadi Primantara, yang hampir kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tanpa kenal lelah dengan mengorbankan tenaga, waktu, biaya, fikiran untuk mempersatukan kekuatan buruh Tangerang tanpa melihat perbedaan warna bendera dan baju masing-masing organ, guna memperjuangkan UMK Kota/Kabupaten Tangerang tahun 2012.

Semangat ini kedepan harus tetap kita pelihara dan terus diperluas, guna mengawal kemenangan kecil ini agar dapat dinikmati oleh seluruh buruh di Tangerang raya, sekaligus juga terus memperjuangkan beberapa tuntutan kita yaitu hapuskan sistem kerja kontrak dan outsorching serta hapuskan Permen 17 tahun 2005 yang sangat merugikan buruh.

Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak manajemen PT. Panarub Industry yang telah mau menyepakati dan menjalankan keputusan revisi UMK Kota Tangerang tahun 2012 dan UMS Kota Tangerang, takluput juga kami ucapkan terimakasih, salut dan bangga, serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPP GSBI, wabilkhusus kepada kawan-kawan anggota SBGTS-GSBI maupun buruh PT. Panarub Industry yang terlibat aktif dalam setiap proses perjuangan UMK tahun 2012.

Kemenangan perjuangan UMK tahun 2012 dari Rp 1.381.000,- menjadi Rp 1.529.150,- dan dicabutnya gugatan Apindo di PTUN Serang atas Revisi UMK dan UMS Kota/Kabupaten Tangerang tahun 2012, semakin mempertebal kenyakinan kita bahwa perubahan nasib buruh hanya akan lahir dari gerakan massa, bukan turun dari langit begitu saja atau hadiah dari penguasa maupun pengusaha. Tetapi kita harus perjuangkan dan merebutnya dengan perjuangan yang gigih, berani, militan, patriotik, dan rela berkorban, walaupun harus turun kejalan, kami juga ingatkan kepada kawan-kawan yang belum terlibat dalam proses perjuangan, janganlah berkecil hati karena masih banyak kesempatan untuk menyatukan diri di medan juang, demi perubahan nasib buruh dan keluarga.

Hidup rakyat yang melawan....!!!!
GALANG SOLIDARITAS, LAWAN PENINDASAN....!!!

Sumber: Selebaran SBGTS-GSBI PT Panarub Industry

Aksi Aliansi SP/SB Tangerang Raya

2012-02-09T23:58:00.001+07:00

Aliansi SP/SP Tangerang Raya Melakukan Aksi Sosialisasi Pemberlakuan UMK 2012 di Seluruh Kawasan Industri Tangerang Raya

Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Aliansi SP/SB Tangerang Raya, hari ini melakukan aksi sosialisasi ke perusahaan-perusahan yang ada di Tangerang Raya. Sosialisasi ini terkait pemberlakuan upah revisi dan upah minimum sektoral 2012. Selain berorasi, mereka mencetak 12 ribu pamflet sebagai materi sosialisasi.

“Kita cetak 25 rim pamflet dan kita bagikan kepada masyarakat, pengusaha dan buruh,” kata Koordinator GSBI Wilayah Tangerang Raya Iwan Suhara kepada Info GSBI, Kamis (9/2/2012).

Iwan menjelaskan bahwa, sedikitnya 500 buruh yang melakukan aksi ini dibagi dalam lima kelompok. Mereka menyebar ke pusat-pusat industri di Tangerang seperti di kawasan Cikoko, Karawaci, Kebon Nanas, Tanah Tinggi, Benda, Batu Ceper, Jatiuwung dan Jatake. Aksi kali ini hanya merupakan aksi simpatik dengan tujuan melakukan sosialisasi kepada buruh yang ada di berbagai kawasan industri di Tangerang.

“Selain membagikan pamflet massa aksi juga melakukan orasi-orasi di depan perusahaan. Dan pada pukul 15.00 WIB semua akan berkumpul di depan kantor Walikota Tangerang”.

Iwan juga menyatakan, bahwa aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tangerang Raya telah mendirikan Posko pengaduan pelanggaran pembayaran upah di sejumah titik kawasan industri, hal ini di lakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak menjalankan UMK revisi yang sudah di tetapkan.

Dihubungi terpisah Amin Mustolih Ketua PTP SBGTS-GSBI PT Panarub Industri yang juga merupakan Wakil Koordinotor GSBI Wilayah Tangerang Raya menjelaskan bahwa saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan di wilayah Tangerang Raya yang belum bersedia menjalanka SK revisi Upah 2012 yang sudah di tandatangani oleh Gubernur Provinsi Banten pada tanggal 04 Januari 2012 atas dasar itu maka aksi kali ini dilakukan sebagai peringatan bagi pengusaha-pengusaha di Tangerang Raya agar segera menjalankan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep. 1-Huk/2012 tentang Perubahan UMK, Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tentang UMS Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, dan Surat keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.35-Huk/2012 tentang UMS tangerang Selatan.

Amin menjelaskan bahwa Apindo Tangerang pada tanggal 06 Januari 2012 sudah mencabut gugatannya di PTUN Serang, sehingga sudah tidak ada lagi alasan bagi pengusaha untuk tidak menjalankan SK revisi tersebut. Dan jika dalam waktu 10 hari kedepan ternyata masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan SK revisi tersebut maka aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tangerang Raya berencana akan kembali melancarkan aksi turun jalan besar-besaran pada tanggal 23 Februari 2012.

Mengecam Pernyataan Pangdam Jaya Yang Sangat Fasis Dalam Menyikapi Aksi –Aksi Buruh Khususnya Rencana Aksi Buruh Se-Tangerang Raya

2012-02-03T12:46:00.002+07:00

Pernyataan Sikap

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

Federation of Independent Trade Union

No : 025-Per.Sikap/DPP.GSBI/JKT/II/2012

Mengecam Pernyataan Pangdam Jaya Yang Sangat Fasis Dalam Menyikapi Aksi –Aksi Buruh Khususnya Rencana Aksi Buruh Se-Tangerang Raya, dan Menolak Campurtangan Kembali TNI dan POLRI Dalam Masalah Perburuhan.

Salam Solidaritas,

Rencana aksi ribuan buruh Tangerang Raya dalam menuntut penolakan gugatan APINDO terhadap Revisi Upah Provinsi Banten telah direspon oleh Kemenakertrans RI dengan mengundang para pihak yang dilakukan kemarin (1/2/2012) di Jakarta, beretempat di kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan oleh para pihak, bahwa revisi upah di Provinsi Banten akan diberlakukan, dimana APINDO Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang akan melakukan pencabutan atas gugatan mereka di PTUN Serang, Banten. Meski demikian, banyak serikat buruh yang hadir dalam pertemuan tersebut mengaku kecewa terhadap beberapa point kesepatan yang dianggap merugikan buruh, seperti diberikannya peluang bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan pelaksanaan upah tahun 2012.

Disisi lain, rencana aksi buruh Tangerang Raya ini juga direspon secara berlebihan oleh aparat keamanan Republik Indonesia, khususnya Pangdam Jaya. Padahal rencana aksi buruh ini ditujukan untuk mendesak APINDO Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk membatalkan gugatan mereka atas Revisi Upah Propinsi Banten, khususnya Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang telah didaftarkan di PTUN Serang.

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Waris telah mempertontonkan sikap berlebihan dan menimbulkan provokasi dengan menyatakan akan mempertaruhkan jabatan, bahkan nyawanya serta meminta personel TNI dipersilahkan memukul dan mengusir peserta unjukrasa yang dianggap mengganggu obyek vital. Pernyataan ini disampaikan Pangdam Jaya saat menghadiri apel gelar pasukan pengamanan unjuk rasa di Parkir Timur Senayan, Jakarta kemarin.

Dalam pandangan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), pernyataan aparat militer dalam merespon bangkitnya gerakan buruh dalam perjuangan upah 2012, secara khusus di wilayah Bekasi dan Tangerang adalah bukti nyata bahwa negara di bawah kepemimpinan SBY-Boediono adalah rejim yang FASIS, rejim yang Anti Demokrasi. Selain itu, mulai kembalinya keterlibatan dan campur tangan TNI dan POLRI dalam sengketa perburuhan merupakan setback (kemunduran drastis) dari proses reformasi di tubuh TNI/POLRI yang memang belum tuntas. Sehingga menimbulkan kesan bahwa kehadiran TNI-Polri dalam sengketa perburuhan dan juga konflik agraria yang akhir-akhir meningkat lebih cenderung menjadi pengaman operasi investasi asing ketimbang menjadi pelindungan masyarakat dan dan menjaga kedaulatan bangsa.

Fasisme secara esensi adalah tindasan kekerasan militer yang dilakukan oleh kapitalis monopoli dunia melalui rejim boneka, dalam hal ini adalah SBY-Boediono untuk memaksakan kehendaknya, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Tindasan militer ini bisa dilakukan oleh mesin-mesin negara melalui Kapitalis Birokrat, mulai dari Presiden, TNI-Polri, Gubernur, hingga Bupati diseluruh wilayah Indonesia. Dalam kasus meningkatnya gerakan buruh dalam perjuangan Upah 2012, pemerintah melalui kesepakatan yang dibuat bersama dengan Serikat Buruh (SB), telah memaksa kaum buruh untuk menghentikan aksi-aksi pemogokan karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta merusak iklim investasi di Indonesia. Secara nyata, ketika kebebasan untuk menyatakan pendapat dan perjuangan atas hak-hak demokratis sudah diancam oleh aparat militer, maka ini adalah bukti bahwa tidak ada demokrasi di Indonesia. Dalam pandangan kami, inilah wujud nyata apa yang disebut sebagai fasisme terselubung (silent facisme) yang sedang dijalankan oleh rejim SBY-Boediono.

Kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, harus berani berteriak dengan lantang bahwa tidak ada demokrasi di negeri ini, dan seluruh rakyat harus berjuang untuk mewujudkan lahirnya demokrasi sejati di Indonesia. Apa yang disebut oleh rejim SBY-Boediono saat ini sebagai demokrasi tidak lebih dari sebuah “demokrasi palsu”. Demokrasi yang berlangsung saat ini adalah demokrasi yang dihasilkan dari dominasi politik imperialisme dan disokong sepenuhnya oleh pemerintahan SBY-Boediono sebagai rejim boneka, pelaksana setia seluruh kebijakan imperialisme di Indonesia. Sehingga seluruh pandangan yang memuja sistem demokrasi di Indonesia saat ini tidak lebih merupakan pandangan yang mewakili kepentingan imperialisme, rejim boneka SBY-Boediono serta seluruh kapitalis birokrasi pendukung rejim yang berkuasa.

Menyikapi pernyataan bernada ultimatum tersebut sebagaimana secara singkat kami paparkan di atas, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI) menyampaikan sikap sebagai berikut:

Mengecam Pernyataan Pangdam Jaya Yang Sangat Fasis Dalam Menyikapi Aksi-aksi Buruh khususnya Rencana Aksi Buruh se-Tangerang Raya serta Menolak Keterlibatan dan Campur tangan kembali TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan.
Mendesak Menakertrans RI untuk dengan cepat mengambil langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada Kaum Buruh Se-Tangerang Raya dimana pada tanggal 1 Februari 2012 kemarin telah mencapai Kesepakatan atas Revisi Upah di Propinsi Banten dan memastikan bahwa kebijakan ini sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Propinsi Banten; serta mendesak Menakertrans RI untuk segera mencabut Permen No. 17/Thn/2005, Kepmen No. 231/Thn/2003, Merombak total System Pengupahan dan Dewan Pengupahan di Indonesia serta Mencabut Berbagai Regulasi yang masih melanggengkan Politik Upah Murah yang jelas-jelas merugikan kaum Buruh Indonesia.
Mendesak Pemerintah Propinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten untuk dengan serius Mengawasi Pelaksanaan SK Gubernur No. 561/KEP.I-HUK/2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten Se-Propinsi Banten Tahun 2012 dan Pengaturan Upah Minimum Sektoral Tangerang Raya, dengan tidak mempermudah pemberian ijin penangguhan pelaksanaan Upah tahun 2012 di Propinsi Banten;
Mendesak Pemerintah SBY-Budiono untuk memberikan subsidi kepada seluruh buruh yang perusahaannya melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum tahun 2012;
Mendesak dan menuntut pemerintah SBY-Budiono untuk segera mengambil tindakan konkrit untuk menghentikan segala bentuk dari tindak kekerasan; intimidasi; teror; penangkapan sewenang-wenang; pemenjaraan dan penembakan (pembunuhan) terhadap rakyat yang memperjuangkan hak-haknya;
Menyerukan kepada seluruh organisasi serikat buruh/serikat pekerja dan Pejuang Hak Asasi Manusia serta para pejuang demokrasi untuk menggalang persatuan untuk memberikan dukungan bagi perjuangan ribuan buruh Tangerang Raya serta mengcam keras atas pernyataan Pangdam Jaya tersebut..

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 2 Februari 2012

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen

(DPP.GSBI)

Rudy HB Daman Emelia Yanti MD Siahaan
Ketua Umum Sekretaris Jenderal.

GSBI Mendukung Perjuangan Aliansi SP/SB Tangerang Raya Dalam Menuntut Dicabutnya Gugatan Apindo di PTUN Serang

2012-02-01T16:08:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT
GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (DPP-GSBI)

Nomor : 24-Per.sikap/DPP.GSBI/JKT/II/2012

Tentang

Perjuangan Aliansi SP/SB Tangerang Raya Dalam Menuntut Dicabutnya Gugatan Apindo di PTUN Serang, dan Segera Melaksanakan Upah Minimum 2012 Sesuai SK Revisi Gubernur Prop. Banten No 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMK dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMSK

Salam Solidaritas,

Aksi perjuangan Upah Minimum 2012 yang dilakukan oleh Aliansi SP/SB Tangerang Raya meliputi Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, yang diikuti tidak kurang dari 15 ribu buruh pada tanggal 29 Desember 2011 lalu, adalah merupakan puncak dari rangkaian aksi perjuangan upah yang dilakukan sejak November 2011 lalu. Yang mana aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Ratu Atut Chosia selaku Gubernur Prop. Banten untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Revisi UMK 2012 untuk Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan dari Rp.1.382.000,- menjadi Rp. 1.529.150,- sesuai dengan UMP 2012 DKI Jakarta.

Desakan penerbitan SK revisi UMK 2012 kepada Gubernur Prop. Banten untuk ke tiga Kota/Kab di Tangerang tersebut, dilakukan seiring dengan telah dikeluarkannya rekomendasi dari masing-masing Walikota dan Bupati kepada Gubernur Ratu Atut Chosia, untuk perubahan UMK 2012 Kota/Kab. Tangerang dan Tangerang Selatan sesuai dengan UMP 2012 DKI Jakarta. Tuntutan revisi UMK 2012 yang diusung oleh Aliansi SP/SB Tangerang Raya didorong dari kekecewaan atans nilai atau penetapan UMK 2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, dimana penetapan UMK untuk tahun 2012 tersebut dinilai masih jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL), serta tidak transparannya (terbuka) proses penentuan upah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota/Kab. Tangerang dan Tangerang Selatan. Dan penetapan UMK 2012 sebesar Rp. 1.382.000,- tersebut selisih jauh dari UMP 2012 untuk Prop. DKI Jakarta, padahal selama 2 tahun terakhir ini besaran Upah Minimum antara Tangerang dan DKI Jakarta selalu sama.

Perkembangannya selanjutnya, setelah dikeluarkan SK (revisi) UMK 2012 oleh Gubernur Prop. Banten yang dikeluarkan pada 4 Januari 2012, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan gugatan) atas SK (revisi) Gubernur Prop. Banten No 561/Kep-1-Huk/2012 dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten Se-Propinsi Banten Tahun 2012 dan Pengaturan Upah Minimum sektoral Tangerang Raya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Meskipun pada tanggal 19 Januari 2012 lalu, Apindo Kota Tangerang telah menandatangani surat pernyataan di atas materi yang menyatakan Mencabut Gugatan di PTUN Serang.

Berdasarkan situasi tersebut serta masih berlanjutnya perjuangan UMK 2012 yang akan dilakukan oleh Aliansi SP/SB Tangerang Raya. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI), mendukung sepenuhnya perjuangan kaum buruh yang tergabung dalam Aliansi SP/SB Tangerang Raya, yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk segera dilaksanakannya UMK 2012 di wilayah Tangerang Raya (Kota/Kab. Tangerang dan Tangerang Selatan) berdasarkan SK Gubernur Prop. Banten No 561/Kep-1-Huk/2012 dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten Se-Provinsi Banten Tahun 2012 dan Pengaturan Upah Minimum Sektoral Tangerang Raya, serta Mendesak Apindo Tangerang Segera Mencabut Gugatannya Di PTUN Serang.

Selain itu, DPP. GSBI juga menilai bahwa aksi massa kaum buruh di Tangerang Raya yang menuntut untuk segera dilaksanakannya UMK sesuai dengan SK (revisi) Gubernur Prop. Banten, adalah realistis mengingat kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat dari krisis ekonomi yang belum mampu diatasi oleh Pemerintahan SBY-Budiono. Dimana krisis ekonomi global ini telah menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup pokok masyarakat. Apalagi penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) di wilayah Tangerang Raya masih jauh dari nilai kebutuhan hidup layak buruh. Oleh karenanya, Pemerintah perlu segera mengeluarkan Surat Himbauan kepada para Pengusaha/Perusahaan untuk segera melaksanakan UMK 2012 sesuai dengan SK (revisi) Gubernur Prop. Banten, pada tanggal 4 Januari 2012. Sebab jika Pemerintah baik di Propinsi maupun Pusat tidak segera mengambil langkah-langkah tegas dan bijak, maka gejolak perlawanan buruh akan semakin membesar dan meluas. Karena Buruh memiliki dasar yang kuat untuk mendapatkan Upah Minimum sesuai dengan SK (revisi) Gubernur Prop. Banten.

Terkait dengan Gugatan Apindo Tangerang Raya atas SK (revisi) Gubernur Prop. Banten No 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMK dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMSK, kami dari DPP.GSBI menilai bahwa gugatan yang dilakukan oleh Apindo tersebut adalah wujud dari ketidakpedulian Pengusaha/Apindo terhadap nasib kaum buruh dan keluarganya yang semakin menghadapi kesulitan ekonomi akibat dari lonjakan harga-harga kebutuhan pokok. Apabila gugatan Apindo di PTUN Serang tetap dilanjutkan dan memenangkan Apindo selaku pihak Penggugat, sebagaimana yang terjadi di PTUN Bandung yang memenangkan Gugatan Apindo. Semakin menegaskan bahwa sejatinya hukum dan lembaga peradilan di Indonesia tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat serta tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan senyata-nyatanya Lembaga Hukum yang ada di negeri ini hanya menjadi lembaga eksekutor bagi kepentingan Pemodal dan Penguasa di negeri ini.

Atas dasar tersebut, dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI) menyatakan sikap :

Mendesak Apindo agar segera mencabut Gugatannya di PTUN Serang dan segera menjalankan SK Gubernur No 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMK dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMSK;
Mendesak pihak pemerintah Tangerang Raya segera memastikan pelaksanaan kenaikan Upah 2012 sesuai dengan SK Gubernur No 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMK dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMSK dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mau menjalankannya;
Mendesak PTUN Serang agar menolak gugatan Apindo terhadap SK Gubernur Banten No 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMK dan SK No. 561/Kep-1-Huk/2012 Tentang UMSK dan memerintahkan Apindo menjalankan pelaksanaan upah sesuai dengan SK Gubernur Banten yang sudah di tetapkan per tanggal 04 Januari 2012;
Menuntut kepada Pemerintah di Tangerang Raya dan Gubernur Prop. Banten untuk memberikan intensif bagi perusahaan yang kesulitan biaya produksi, sehingga tetap dapat melaksanakan UMK 2012 bagi para buruhnya.
Mendukung penuh perjuangan buruh Tangerang Raya untuk mendapatkan Upah sesuai dengan SK Gubernur No. 561/KEP.I-HUK/2012;
Menginstruksikan seluruh pimpinan dan anggota GSBI di seluruh wilayah khususnya di Tangerang Raya agar terus memperkuat persatuan dan kerjasama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain agar dapat berjuang bersama-sama dan melakukan perlawanan secara bersama-sama.
Dalam Kesempatan ini pula Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP GSBI) memberikan dukungan sepenuhnya dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Buruh Tangerang Raya dan seluruh buruh diberbagai wilayah yang hingga hari ini terus berjuangan dalam memastikan terlaksananya Upah tahun 2012

Jakarta, 1 Februari 2012

Hormat Kami;
Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen

Rudy HB Daman Emelia Yanti MD. Siahaan
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Belajar dari pengalaman perjuangan kenaikan Upah 2012 dari Buruh Bekasi

2012-01-28T12:49:00.005+07:00

Sumber: www.detik.com

Pelajaran berharga dari aksi Buruh di Bekasi yang menyepakati "jalan tengah" dari penyelesaian UMK 2012 Kab. Bekasi, antara Apindo, Menakertrans, Menko Perekonomian dan Perwakilan Pimpinan SP/SB yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak, sejatinya bukanlah Kemenangan bagi kaum Buruh. Sikap Kompromis adalah putusan yang mengorbankan kaum buruh dan menyia-yiakan perjuangan yang telah dilakukan, pada akhirnya nasib Buruh yang tetap dikorbankan sebagaimana tecantum dalam point 4 & 5 dari kesepakatan tersebut sangat merugikan kaum buruh.

4. Pemerintah bersama asosiasi pengusaha dan pekerja, mengambil kesepakatan bersama untuk UMK Kabupaten Bekasi dan disepakati bersama oleh Asosiasi Pengusaha (APINDO) dan semua serikat pekerja disaksikan Menko Perekonomian dan Menaker sbb :

A. UMK dari 1.491.860 menjadi RP 1.491.000

B. Kel. II dari 1.715.645 menjadi Rp 1.715.000

C. Kel. III dari 1.849.913 menjadi RP 1.849.000

5. Kepada Pengusaha yg belum memiliki kemampuan terhadap Keputusan dan kesepakatan bersama tsb. Diberikan keleluasaan utk mengajukan penangguhan sesuai dengan mekanisme yg berlaku.

Untuk Aliansi SP/SB Tangerang Raya, khususnya Anggota GSBI, terus perkuat Persatuan Aliansi dan pastikan bahwa Aliansi SP/SB Tangerang Raya tidak akan memilih jalan kompromis, krn jalan Kompromis sejatinya mengkhianati Kaum Buruh dan seluruh anggota kita..

Pernyataan Sikap Aksi Tanggal 12 Januari 2011

2012-01-13T18:48:00.003+07:00

Pernyataan Sikap

Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia

„Reforma Agraria, Pembaruan Desa dan Keadilan Ekologis Jalan Indonesia Berkeadilan Sosial“

Jakarta, 12 Januari 2012

Kami dari “Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia”, aliansi dari organisasi Petani, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Pemuda Mahasiswa, Perangkat Pemerintahan Desa, dan NGO.

Hari ini, Kamis 12 Januari 2012 melakukan aksi serentak di Jakarta dan 21 (27) Provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara dan Maluku.

Hari ini, kami menyatakan Perlawanan dan Membentuk Aliansi Gerakan Perlawanan Terhadap Perampasan Tanah-Tanah Rakyat dan perampokan sumber daya alam (SDA) yang difasilitasi oleh rezim SBY-Boediono di seluruh Indonesia.

Kami Berpandangan:

Bahwa masalah utama agraria dan sumber daya alam di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar, di tengah puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya, ditengah ketimpangan tersebut, perampasan tanah-tanah rakyat masih terus terjadi.

Perampasan tanah tersebut terjadi karena persekongkolan jahat antara Pemerintah dan DPR-RI yang telah mengesahkan berbagai Undang-Undang seperti: UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Sumber Daya Air, UU 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 Minerba, dan yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Keseluruhan perundang-undangan tersebut sesungguhnya telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa, kesemuanya hanya untuk kepentingan para pemodal.

Perampasan tanah rakyat juga berjalan dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat dan daerah tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian untuk membunuh, menembak, menangkap dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya jika ada rakyat yang berani menolak dan melawan perampasan tanah.

Kasus yang terjadi di Mesuji dan Bima adalah bukti bahwa Polri tidak segan-segan membunuh rakyat yang menolak perampasan tanah dan penghancuran lingkungan. Hal ini terjadi karena Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara jelas dan terbuka telah menjadi tenaga aparat bayaran perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Kasus PT.Freeport dan Mesuji membuktikan bagaimana polisi mendapatkan telah menjadi aparat bayaran tersebut.

Cara-cara yang dilakukan oleh rezim SBY-Boediono dalam melakukan perampasan tanah dengan menggunakan perangkat kekerasan negara, mulai dari pembuatan undang-undang yang tidak demokratis hingga pengerahan institusi TNI/polri untuk melayani kepentingan modal asing dan domestik sesungguhnya adalah sama dan sebangun dengan cara-cara Rezim Fasis Orde Baru.

Kami menilai bahwa perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk nyata dari perampasan kedaulatan rakyat.

Bagi Kaum Tani, Nelayan, Masyarakat Adat, dan Perempuan perampasan tersebut telah membuat mereka kehilangan tanah yang menjadi sumber keberlanjutan kehidupan.

Bagi Kaum Buruh, perampasan tanah dan kemiskinan petani pedesaan adalah sumber malapetaka politik upah murah dan sistem kerja out sourching yang menindas kaum buruh selama ini. Sebab politik upah murah dan system kerja out sourching ini bersandar pada banyaknya pengangguran yang berasal dari proses perampasan tanah. Lebih jauh, perampasan tanah di pedesaan adalah sumber buruh migran yang dijual murah oleh pemerintah keluar negeri tanpa perlindungan.

Bagi mahasiswa tindakan-tindakan tersebut merupakan cermin bahwa pemerintah telah melakukan penghianatan terhadap UUD 1945 dan Pancasila.

Melihat kenyataan tersebut, kami berkesimpulan: Bahwa dasar atau fondasi utama dari pelaksanaan sistem ekonomi neoliberal yang tengah dijalankan oleh SBY Boediono adalah Perampasan Tanah atau Kekayaan Alam yang dijalankan dengan cara-cara kekerasan.

Kami berkeyakinan bahwa untuk memulihkan hak-hak rakyat Indonesia yang dirampas harus segera dilakukan Pembaruan Agraria, Pembaruan Desa demi keselamatan ekologis dan keberlanjutan kehidupan.

Pembaruan Agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam UUPA 1960 pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17. Pembaruan Agraria adalah mengutamakan petani, penggarap, nelayan tradisional dan masyarakat golongan lemah lainnya untuk mengelola tanah, hutan dan perairan sebagai dasar menuju kesejahteraan dan kedaulatan nasional.

Pembaruan Desa adalah pemulihan kembali hak dan wewenang di Desa atau nama lain yang sejenis, yang telah dilumpuhkan dan diseragamkan oleh kekuasaan nasional sejak masa Orba melalui UU No.7/1979 tentang Pemerintahan Desa. Penyeragaman tersebut telah menghilangkan pranata asli masyarakat pedesaan yang merupakan kekayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang tak ternilai harganya.

Pembaruan Desa adalah pemulihan hak dan wewenang desa dalam mengatur sumber-sumber agraria di desa dengan cara memberikan wewenang desa dalam mengelola kekayaan sumber-sumber agrarian untuk rakyat, memberikan keadilan anggaran dari APBN, menumbuhkan Badan Usaha Bersama Milik Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan tarap hidup rakyat.

Bingkai utama dari pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pembaruan Desa adalah menuju Keadilan Ekologis. Dengan demikian, keseluruhan pemulihan hak-hak agraria rakyat, pemulihan desa adalah untuk memulihkan Indonesia dari kerusakan ekologis akibat pembangunan ekonomi neoliberal selama ini.

Melalui Aksi ini, kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat menyerukan: Kepada seluruh rakyat Indonesia yang terhimpun dalam organisasi-organisasi gerakan untuk merebut dan menduduki kembali tanah-tanah yang telah dirampas oleh pemerintah dan pengusaha. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi perlawanan terhadap segala bentuk perampasan tanah.

Kami juga mengajak kepada para cendikiawan, budayawan, agamawan, professional agar mengutuk keras dan melawan segala bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dalam melakukan perampasan tanah.

Untuk itu, Kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia menuntut :

Menghentikan Segala Bentuk Perampasan Tanah Rakyat dan Mengembalikan Tanah-Tanah Rakyat yang Dirampas.
Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati sesuai dengan Konsitusi 1945 dan UUPA 1960
Mendesak DPR segera membentuk Pansus penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam
Tarik TNI/Polri dari konflik Agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah.
Melakukan Audit Legal dan Sosial Ekonomi terhadap segala HGU, HGB, SK HTI dan HPH, Izin Usaha Pertambangan, baik kepada Swasta dan BUMN yang telah diberikan dan segera mencabutnya untuk kepentingan rakyat.
Mencabut seluruh HGU, Kontrak Karya Pertambangan, izin usaha pertambangan, izin pengelolaan hutan tamanan yang bermasalah dengan rakyat dan lingkungan yang dilakukan baik oleh asing, sawasta maupun BUMN
Membubarkan Perhutani dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat, khususnya penduduk desa dan masyarakat adat dalam mengelola Hutan
Penegakan Hak Asasi Petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Hak Asasi Petani dan RUU Kedaulatan Pangan.
Penegakan Hak Masyarakat Adat melalui Pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat
Pemulihan Hak dan Wewenang Desa dengan segera menyusun RUU Desa yang bertujuan memulihkan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis dalam bidang ekonomi, politik hukum dan budaya.
Penegakan Hak Asasi Buruh dengan Menghentikan Politik Upah Murah dan Sistem Kerja Out Sourching dan membangun Industrialisasi Nasional
Penegakan Hak Asasi Nelayan Tradisional melalui perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional
Pemulihan Hak dan Wewenang Desa dengan segera menyusun RUU Desa yang bertujuan memulihkan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis desa dalam bidang ekonomi, politik hukum dan budaya.
Pencabutan sejumlah UU yang telah mengakibatkan perampasan tanah yaitu : UU No.25/2007 Penanaman Modal, UU 41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, UU 7/2004 Sumber Daya Air, UU 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 Minerba, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Demikian Pernyataan Sikap ini

Koordinator Umum Aksi:

Agustiana / 085223207500

Juru Bicara Sekber:

Henry Saragih 0811655668
Idham Arsyad 081218833127
Rahmat Ajiguna 081288734944
Berry N Furqon 08125110979

Anggota Sekber

Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P31), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Tani Nusantara (ASTANU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Hijau Indonesia (SHI), Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), Serikat Petani Merdeka (Setam- Cilacap), Rumah Tani Indonesia (RTI), Aliansi Petani Indonesia (API), SPTBG, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, EksekutifDaerah WALHI Jakarta, Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Sawit Watch, KIARA, KpSHK, HuMA, Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Pusaka Indonesia, Bina Desa, Institute Hijau Indonesia, JKPP, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KONTRAS, IMPARSIAL, IHCS, ELSAM, IGJ, Parade Nusantara, Koalisi Anti Utang (KAU), Petisi 28, ANBTI, REPDEM. LIMA, Formada NTT, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Front Aksi Mahasiswa (FAM Indonesia) LSADI, SRMI, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI-Tangerang), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), , KPO- PRP, , Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (PERGERAKAN), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Komite Serikat Nasional (KSN) INDIES, SBTPI, Gesburi, Serikat Pekerja Kereta Api Jakarta (SPKAJ), SPTBG, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), GMPI, SBTNI, Punk Jaya, PPMI,FPPJ, Perempuan Mahardika.

Kebrutalan Aparat Menghadapi Tuntutan Warga Lambu, Bima-NTB

2011-12-27T20:50:00.002+07:00

Kronologis

Pembubaran Paksa dan Penembakan POLRI Terhadap Warga Lambu, Bima-NTB

Bahwa setelah lima hari menduduki pelabuhan Sape Kabupaten Bima sebagai bentuk protes massa rakyat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat atas kebijakan yang di ambil pemerintahan anti rakyat dalam hal ini Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 188.45/347/004/2010 tanggal 28 april 2010 yang di berikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan ekplorasi mineral emas (Au) dan mineral pengikutnya selama 5 tahun dengan luas 24.080 hektar di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu tetapi sebelumnya PT. Sumber Mineral Nusantara memiliki perijinan (kuasa pertambangan penyelidikan umum) dari Kementerian ESDM dengan Kepmen Nomor 1463.K/29/2000 tertanggal 22 Mei 2008 dengan nomor kuasa pertambangan Nomor 621 tahun 2008.

Bahwa Atas Sikap Pemerintah ini maka masyarakat Lambu, Sape dan Langgudu menggelar aksi massa pada Tanggal 08 Januari dan 31 Januari 2011 yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRANT), dua kali menggelar aksi protes dalam bentuk aksi massa maka massa rakyat dari tiga kecamatan menggelar aksi massa yang ketiga pada hari Kamis 10 Februari 2011 diikuti ribuan massa rakyat yang berujung pada pembakaran kantor camat lambu dan beberapa kendaraan yang ada serta menimbulkan korban tembak atas nama Muhammad Nasir yang kena tembak bagian kaki dan Pengadilan Negeri Bima mengkriminal empat warga atas tuduhan pengerusakan.

Bahwa atas insiden ini warga melaporkan ke KOMNASHAM di Jakarta dan memberikan beberapa Rekomendasi pada 09 November 2011 kepada Bupati Bima agar menjaga ketertiban, memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi, mendesak jaminan kelestarian, bersama menteri ESDM dan ESDM Provinsi NTB menjalankan pengawasan menghentikan aktivitas PT SMN, melaksanaan CSR, menyampaikan perkembangan ke KOMNASHAM selama 30 hari sejak surat di terima. Tidak hanya Bupati Bima, KOMNASHAM juga mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk melakukan langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur Pemda ,tokoh masyarakat untuk mencegah konflik horizontal, melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Kapolresta Bima, memeriksa dan memberikan sangsi hukum pada anggota kepolisian yang menggunakan peluru tajam saat aksi, menjamin kebebasan dalam menyampaikan aspirasi ,menghindari tindakan yang bersifat refresif bersama kehutanan memeriksa atas aktivitas pertambangan, menggunakan kewenangannnya untuk tidak melakukan pemeriksaan, penangkapann lanjutan atas warga terkait peristiwa 10 Februari 2011 guna menghindari bentrok susulan.

Begitu juga dengan Direktur PT SMN, KOMNASHAM menyatakan agar pihak perusahaan melakukan koordinasi dan sosialisasi, melibatkan warga masyarakat dalam segala aktivitas, menjamin atas resiko lingkungan, tidak melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan, mengakui hak kepemilikan warga, tanah adat, dan tanah garapan secara turun temurun, menghindari tindakan represif dan tidak menggunakan aparat penegak hukum (TNI dan Polri) dalam aktivitas pertambangan. Namun Bupati Bima, Kapolda NTB dan Direktur PT.SMN tidak menghiraukan Surat KOMNASHAM Nomor 2.784/K/KPMT/XI/2011 yang bersifat segera, pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Bima pada Jumat 02 Desember 2011 justeru melakukan penangkapan terhadap Adi Supriadi (alias Japong: Korlap Aksi 10 Februari 2011).

Bahwa atas penangkapan Adi Supriadi Alias Japong ini menyulut kemarahan massa rakyat yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRANT) dan melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi protes dalam bentuk Pemblokiran Pelabuhan Sape Kabupaten Bima yang di mulai pada Selasa 20 Desember 2011 dengan 10 Ribu Massa Rakyat yang berakhir dengan Penembakan oleh Aparat Keamanan pada hari Sabtu 24 Desember 2011 pada Pkl 09.00 wita, dimana aparat kepolisian awalnya melakukan tembakan peringatan sehingga 200 massa rakyat yang tersisa melakukan pemblokiran berhamburan mencari perlindungan, sementara di tempat terpisah aparat kepolisian memblokir warga yang menuju pelabuhan untuk bergabung kembali namun tak ada selang waktu aparat kepolisianpun membrondong tembakan kearah 200 massa rakyat di pelabuan Sape dan menimbulkan korban antara lain:

Nama korban tewas dan luka-luka;

No	Nama korban	Kelamin	Umur (Tahun)	Posisi Luka	Keterangan
01	Arif Rahman	Laki laki	19	Lengan kanan tembus ke ketiak	Meninggal
02	Saepul	Laki laki	17	Luka tembak di bagian dada tembus	Meninggal
03	Ismail	Laki laki	50		Kritis
04	Sahabudin	Laki laki	31		Kritis
05	Ilyas Sulaiman	Lakin laki	25		Kritis
06	Ibrahim	Laki laki	45		Kritis
07	Awaluddin	Laki laki	24		Kritis
08	Suhaimi	Laki laki	23		Kritis
09	Miftahuddin	Laki laki	18		-
10	Masmul	Laki laki	15		Kritis
11	Hasanah	Perempuan	39		Kritis
12	Faisal alias Kevin	Laki laki	23	Lengan kanan dan betis kiri	Kritis

Sumber : Korban Miftahudin yang di teruskan oleh ketua LMND Kota Bima

Selain dari data diatas, Sampai saat ini, masih ada Korban Luka yang masih dirawat di Puskesmas Lambu sebanyak 20 (Dua Puluh) Orang, di Rumah Sakit Bima 8 (Delapan) Orang (Dijaga Ketat oleh Aparat) dan, Sebagian (Belum diketahui jumlahnya) di Rumah Sakit Muhammadiyah Bima. Selain itu ada 43 (Empat Puluh Tiga) Orang masih ditahan di Polres Kabupaten Bima.

Sementara itu, Perkembangan sampai saat ini, untuk memastikan keamanan dan terhentinya aktifitas perlawanan Rakyat, Aparat Kepolisian melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga, jalan utama menuju Kecamatan Lambu juga telah ditutup dan adanya penambahan personil keamanan sebanyak 142 Orang dari Kesatuan Brimob Jawa Timur yang diperkirakan akan iba Besok (Senin, 26 Desember 2011).

Tidak sampai disitu tindakan biadab aparat kepolisian mereka juga menceburkan warga ke laut yang hingga kini belum di temukan serta melakukan pengejaran.

Atas tindakan tersebut Koalisi Rakyat NTB untuk Kasus 24-12- 2011 Lambu Bima Berdarah, menuntut :

Hentikan Perampasan Tanah Rakyat
Cabut Ijin Operasional PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/347/004/2010 tanggal 28 april 2010 yang di berikan kepada PT.Sumber Mineral Nusantara dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan ekplorasi mineral emas (Au) dan mineral pengikutnya selama 5 tahun dengan luas 24.080 hektar di Kecamatan Sape,Lambu dan Langgudu
Hentikan Tindak Kekerasan terhadap warga Kec. Lambu, Sape Kabupaten Bima.
Kapolres Kabupaten Bima, KAPOLDA NTB, KAPOLRI, Bupati Bima, Gubernur NTB dan SBY-Boediono bertanggungjawab atas tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban terhadap Warga Lambu Bima-NTB
Hentikan upaya pemberangusan Gerakan rakyat dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap Rakyat.
Jenderal Timor Pradopo sebagai Kapolri dan SBY bertanggung jawab atas semua tindakan kekerasan di Indonesia termasuk kasus penembakan di plabuhan sape kabupaten bima
Tarik semua Pasukan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam dari lokasi kejadian
Buat Tim Investigasi Gabungan Kasus Penembakan Warga di Sape Kabupaten Bima
Bebaskan Adi Supriadi dan warga Lambu, Parado dan Sape yang di Tahan.

Catatan; Nama-nama korban dan bentuk luka-luka yang lain belum dapat kami indentivikasi dan mohon maaf atas informasi yang kemarin karena itu berdasarkan sumber komunikasi kami dengan warga di sekitar tempat kejadian yang menjelaskan bahwa korban Meninggal memang l.ebih dari 10 (Sepuluh) Orang atau sekitar 12 Orang, baik korban meninggal yang ditemukan di Gunung, di Parit maupun dilokasi kejadian. Namun karena Data-data terkait Nama, Usia dan jenis kelamin belum Didapatkan, Kami belum bisa melampirkan sebagai data Korban meninggal. Selain itu, sampai saat ini masih banyak lagi Korban yang belum ditemukan (Hilang) baik yang menceburkan diri atau diceburkan oleh Aparat kelaut ataupun korban yang melarikn diri ke Gunung.

Demikian kronologis ini Kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat digunakan sebagai bahan kampanye mengecam tindakan Represititas Aparat yang semakin menunjukkan Fasisnya Rezim Boneka SBY-Boediono dan untuk memberikan solidaritas perjuangan terhadap Masyarakat Lambu, Bima NTB.

Sumber Informasi:

Koalisi Rakyat NTB untuk Kasus 24-12-2011 Lambu Bima Berdarah:

Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Petani Indonesia (SPI) Nusa Tenggara Barat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Barat, FS-NTB, Kesatuan Mahasiswa Lambu (Kamil) Mataram, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Komite Persiapan Pemuda Merdeka (KP-SPM), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), HMI MPO, Pilar Seni (PS) IKIP Mataram, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Prado (HMP) Bima, Gerakan Mahasiswa Bima (GEPMABI) Mataram, Ikatan Mahasiawa Dompu (IMD) Mataram, Himpunan Pelajar Mahasiswa Dompu (HPMD) Mataram, Himpunan Mahasiswa Peduli Dompu (HMPD) Mataram, LBH Reform, LSBH NTB, SP Mataram, Samanta NTB, Pengacara Bambang Mei, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI).

Menentang Penerimaan Buruh Dengan Sistem Outsourcing dan Pemberangsuan Serikat Buruh, Buruh PT. Duta Abadi Primantara Melakukan Aksi Pemogokan.

2011-12-27T02:03:00.000+07:00

Jakarta, 26 Desember 2011; Tekanan terus menerus kepada pimpinan dan anggota serikat buruh hingga kebijakan penerimaan buruh dengan system outsourcing memicu perlawanan dari para buruh dan serikat buruh dengan melakukan aksi mogok kerja sebagaimana dilakukan oleh buruh PT. Duta Abadi Primantara yang berkedudukan di Jalan Galeong No.7 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang memproduksi Springbed bermerek Kingoil.

Abdul Mazal Ketua SBGTS-GSBI PT Duta Abadi Primantara menyatakan bahwa aksi mogok tersebut dilakukan sebagai langkah terakhir mengingat sejak berdirinya serikat buruh independen di perusahaan tersebut selalu saja tekanan kepada pimpinan dan anggota serikat buruh kerap terjadi bahkan saat ini pihak perusahaan telah mengambil kebijakan penerimaan buruh dengan system kerja outsourcing dan serikat buruh SBGTS-GSBI sudah beberapa kali mengajukan perundingan untuk membahas hal tersebut tetapi selalu tidak direspon oleh pihak perusahaan. Setali tiga uang Disnaker Kota Tangerang yang juga dilapori mengenai keadaan tersebut juga belum melakukan langkah-langkah pemeriksaan sebagaimana laporan dan surat-surat SBGTS-GSBI PT Duta Abadi Primantara lanjut Mazal.

Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen PT Duta Abadi Primantara yang kemudian disebut SBGTS PT DAP dideklarasikan pada bulan Mei 2011. Sejak berdirinya serikat buruh SBGTS tersebut pihak perusahaan selalu berupaya melakukan tekanan kepada para pimpinan dan anggota serikat buruh SBGTS PT DAP. Dan puncak dari tekanan tersebut adalah kebijakan perusahaan yang akan menerima buruh dari pihak ketiga atau Outsoucing di PT Duta Abadi Primantara. Sejak munculnya rencana tersebut SBGTS melakukan upaya perundingan dengan pihak perusahaan dan setiap kali melakukan perundingan perusahaan tidak menanggapi dengan serius atas penolakan perusahaan outsourcing tersebut.

Mengingat tidak adanya etikat baik dari pihak perusahaan maka SBGTS PT DAP melakukan aksi mogok yang dilakukan dari tanggal 22-24 Desember 2011. Aksi pemogokan yang dilakukan pada hari pertama tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan bahkan aparat kepolisian bersenjata lengkap yang menjaga aksi tersebut akan membubarkan dengan paksa jika aksi mogok tidak segera dihentikan pada pukul 18.00 wib.

Hingga pada hari yang kedua aksi mogok dilanjutkan karena pihak perusahaan tidak menanggapi tuntutan buruh, aksi yang semula berlangsung secara aman dan damai tetapi sore hari disaat menjelang maghrib aksi mogok kerja dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian Kota Tangerang dengan cara membuka pintu gerbang secara paksa dan pihak polisi menabrakkan kendaraan pada kerumunan massa aksi juga ada pemukulan ang mengakibatkan beberapa korban luka-luka dan beberapa orang dilarikan ke rumah sakit, gas air mata yang juga ditembakan oleh aparat mengenai balita. Bahkan Ismet Inoni Kepala Dept. Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP GSBI) yang melakukan negosiasi agar pihak keamanan tidak melakukan pembubaran aksi mogok buruh diamankan ke Kantor Polres Tangerang Kota dan sempat diminta keterangan dan baru diperbolehkan pulang pada esok harinya.

Atas tekanan dan pembubaran aksi pada hari kedua tidak menyurutkan para buruh untuk terus melakukan aksi pemogokan sehingga pemogokan terus dilanjutkan pada hari ketiga bahkan pada aksi ketiga ini jumlah peserta pemogokan justeru meningkat dan semakin solid sehingga sore hari tanggal 24 Desember ada perwakilan SBGTS dipanggil untuk melakukan perundingan dengan pihak perusahaan yang di wakili beberapa pimpinan SBGTS. Dalam perundingaan antara serikat buruh dengan pihak pengusaha dihasilkan kesepakatan atas poin-poin tuntutan seperti status kontrak yang akan di outsourcingkan akan dibatalkan, bagi buruh yang mengikuti aksi tidak akan dilakukan intimidasi, upah selama mogok akan dibayarkan, diberikan adanya kebebasan berserikat dengan diberikannya kantor sekertariat SBGTS-GSBI dilingkungn PT. Duta Abadi Primantara.

Setelah hasil perundingan disampaikan pimpinan serikat buruh SBGTS yaitu sdr. Ade selaku sekertaris umum SBGTS PT DAP, yang di sambutan oleh massa aksi dengan gegap gempita dimana Ade Freanto menjelaskan lebih lanjut bahwa mengenai tehnis bagaimana terjadinya prosedur dalam menjalankan kesapakatan hasil aksi akan dilakukan pada hari selasa 27 Desember 2011 dimana Ade demikian biasa disapa mengingatkan pada semua anggota serikat buruh untuk tetap melakukan kontrol atas pembahasan pada tanggal 27 Desember 2011 yang rencananya akan dilakukan dan di fasilitasi oleh Disnaker Kota Tangerang.

Pada kesempatan yang sama Ernawati salah satu pimpinan DPP GSBI yang didaulat untuk berbicara menyikapi hasil aksi tersebut menyatakan rasa salut dan hormatnya kepada para buruh PT Duta Abadi Primantara yang dengan gigih terus berjuang dalam aksi ini dan memberikan ucapan selamat atas keberhasilan dalam aksi pemogokan ini. (RTM/SI Des 2011)

Pernyataan Sikap GSBI atas Insiden Penyerangan dan Pembubaran Paksa Mogok Kerja Buruh PT. DAP

2011-12-24T10:17:00.000+07:00

Pernyataan Sikap:

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen

Atas Insiden Penyerangan dan Pembubaran Paksa Mogok Kerja Buruh PT. DAP oleh Aparat Kepolisian Polres Metro Kota Tangerang Jumat 23 Desember 2011.

GSBI Mengecam Keras Tindakan Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penyerangan Pembubaran Paksa dan Pemukulan Terhadap Mogok Kerja Buruh PT. Duta Abadi Primantara Kota Tangerang.

Salam Soldiaritas,

Sejak Kamis, 22 Desember 2011 lalu, 500-an buruh PT. Duta Abadi Primantara yang tergabung dalam SBGTS-GSBI, melakukan Mogok Kerja di depan perusahaan untuk menuntut pihak pengusaha segera menghapuskan sistem kerja kontrak & outsourcing dan mengangkat seluruh buruh menjadi buruh yang berstatus buruh tetap.

PT. Duta Abadi Primantara (DAP) adalah salah satu perusahaan Spring Bed yang terbesar di Indonesia, yang memproduksi Spring Bed dan Perlengkapan Tidur lainnya dengan merek diantaranya; KINGKOIL, SERTA, TEMPUR, FLORENCE, WINNER Spring Bed dan BEDING ACCESSORIES. Perusahaan ini beralamt di Jl. Galeong, No. 7, Kel. Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang. Banten, telah berdiri dan berproduksi sejak tahun 1990-an, dan memiliki beberapa perusahaan cabang di Medan, Pekan Baru, Palembang, Semarang, Surabaya, Bali, Manado, dan perusahaan yang berada di Kota Tangerang adalah Pabrik Utama sekaligus sebagai kantor pusat dari PT. DAP.

Hingga saat ini, PT. Duta Abadi Primantara (DAP) mempekerjakan sekitar 1000 orang buruh/pekerja, dengan komposisi 260 orang Buruh Tetap, dan sebanyak 760 adalah buruh/pekerja Kontrak, Harian Lepas dan Borongan. Meskipun Buruh Kontrak sudah bekerja bertahun-tahun bahkan sebagian besar telah bekerja lebih dari 6 tahun, akan tetapi pihak perusahaan tidak pernah mengangkat Buruh Kontrak menjadi Status Buruh Tetap. Sikap dan kebijakan perusahaan tersebut selain melanggara ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Thn. 2003 Pasal 59, juga sangat merugikan buruh karena tidak adanya kepastian kerja serta perlindungan atas hak-hak normatif lainnya yang seharusnya diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Dan jika merujuk pada Pasal 59 UUK No. 13 tahun 2003, maka sistem kerja kontrak yang berlaku di perusahaan ini seharusnya Batal Demi Hukum, karena apa yang dikerjakan oleh 740 buruh kontrak sama dengan apa yang dikerjakan oleh 260 Buruh Tetap di perusahaan ini, dan apa yang di produksi di perusahaan ini bersifat terus menerus. Maka seharusnya, pihak perusahaan mengangkat seluruh Buruh Kontrak menjadi Buruh Tetap setelah bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya.

Kemudian, sejak SBGTS-GSBI berdiri dan terus menerus mendesak perusahaan untuk menghapuskan sistem kerja kontrak dan mengangkat 740 Buruh Kontrak menjadi Buruh Tetapi, tapi selalu tidak dianggap oleh pihak perusahaan. Per-tanggal 1 Desember 2011 lalu, pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan baru yang sangat merugikan Buruh/Pekerja, yaitu mengalihkan Buruh Kontrak menjadi Buruh Outsourcing, dengan cara mengundang Yayasan Penyalur Tenagakerja yaitu PT. Bimo Mutiara Sakti dan PT. Tegap yang menjadi partner penyalur tenagakerja (buruh) ke perusahaan PT. DAP. Kebijakan perusahaan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi hubungan kerja (yang bersifat langsung) antara Buruh Kontrak dengan perusahaan PT. DAP, sehingga perusahaan tidak terikat tanggungjawab dan kewajiban untuk mengangkat Buruh Kontrak menjadi Buruh Tetap.

Selain pelanggaran terhadap sistem kerja kontrak, perusahaan PT. DAP juga melakukan praktek pelanggaran kebebasan berserikat. Sejak dideklarasikan pada Mei 2011 lalu, pihak perusahaan tidak sepenuhnya menghargai keberadaan Serikat Buruh Garment, Tekstil dan Sepatu (SBGTS-GSBI) di lingkungan perusahaan. Praktek-prektak tersebut dapat dilihat dari dipersulitnya dispensasi bagi pimpinan maupun anggota SBGTS-GSBI PT. DAP untuk menjalankan kegiatan serikat buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan, dan juga tidak memberikan ijin bagi pimpinan SBGTS-GSBI yang akan memenuhi panggilan Audensi dari DPRD Kota Tangerang. Bahkan surat ajuan untuk berunding yang ditujukan ke pihak manajemen perusahaan terkait dengan masalah Buruh Kontrak serta persoalan syarat-syarat kerja lainnya, tidak pernah mendapatkan respon dari pihak perusahaan.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas dan tidak adanya etikad baik perusahaan untuk memenuhi ajuan pertemuan yang disampaikan oleh pimpinan SBGTS-GSBI PT. DAP, serta tidak adanya keseriusan dari pihak Disnaker Kota Tangerang untuk menindak tegas atas pelanggaran hukum yang dilakukan pihak perusahaan PT. DAP. Sejak Kami, 22 Desember 2011 lalu, 500 buruh melakukan Mogok kerja untuk menuntut pihak perusahaan segera menghapuskan sistem kerja kontrak dan mengangkat Buruh Kontrak menjadi Buruh Tetap tanpa terkecuali, memberikan kebebasan berserikat dan kebebasan dalam menjalankan aktivitas serikat buruh, akan tetapi pihak perusahaan tidak memberikan respon apapun atas mogok kerja yang dilakukan dari pagi hingga mogok kerja berakhir.

Karena pihak perusahaah tidak memberikan respon atas tuntutan buruh, para buruh melanjutkan mogok kerja kembali. Mogok Kerja di hari kedua pada Jumat, 23 Desember 2011, masih dilakukan di depan perusahaan yang dimulai pada 06.00 wib. Pada pukul 17.30 wib, para buruh telah melakukan perundingan dengan Kepolisian Tangerang yang dipimpin oleh I Made, karena desakan para buru untuk tetap melanjutkan mogok kerja di depan pabrik. Aparat Kepolisian memperbolehkan para buruh untuk melanjutkan mogok kerjanya asal dilakukan dengan tertib dan tidak menganggu jalan. Atas dasar persetujuan hasil negosiasi tersebut, mogok kerja tetap dilangsungkan dengan tertib dan menghentikan aktivitas orasi pada saat azan magrib. Namun, sekitar pukul 18.15 wib, pada saat buruh masih berisitirahat, tiba-tiba aparat kepolisian Sektor Karawaci dan Polres Kota Tangerang (yang dipanggil oleh pihak perusahaan) yang dipimpin oleh Suharto, melakukan penyerangan dan pembubaran paksa mogok kerja yang dilakukan para buruh secara damai dan tertib. Dengan menggunakan mobil dan motor, aparat Kepolisian Karawaci, Tangerang, menabrakan Mobil dan Motornya ke arah para buruh yang sedang duduk-duduk istirahat, selain itu aparat kepolisian juga menembakan peluru karet dan tembakan gas airmata kearah para buruh. Akibat aksi brutal yang dilakukan aparat kepolisian tersebut, sedikitnya 9 orang buruh PT. DAP dan 4 orang warga terluka-luka, dua diantaranya adalah balita yang berusia sekitar 2 tahun.

Berikut adalah nama-nama korban yang luka-luka akibat tindakan brutal yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mogok kerja yang berjalan tertib dan damai tersebut.

1. Eko Yunarso (Buruh PT. DAP)

2. Andi Maryanto ( Buruh PT. DAP)

3. Ade Friyanto (Buruh PT. DAP)

4. Deti (Buruh PT. DAP),

Mendapatkan pukulan, diinjak dan diserempet oleh Motor dan Mobil aparat Kepolisian, sehingga korban pingsan dan sempat dilarikan ke RS. Karunia Bunda

5. Muhamad Sapei ( Buruh PT. DAP)

Kaki kanan luka-luka akibat terlindas sepeda motor aparat kepolisian

6. Aditia ( Buruh PT. DAP)

Mengalami pukulan, diinjak, diserempet motor dan mobil aparat kepolisian, sehingga korban pingsan dan sempat dilarikan ke RS. Karunia Bunda.

7. Deni (Buruh PT. DAP)

8. Yudi (Buruh PT. DAP)

9. Asnawi (Buruh PT. DAP), mengalami luka bocor di kepala

10. Sertani (warga), Balita berusia : 1,5 Tahun

11. Kiki (warga), Balita berusia : 2 Tahun

12. Fitri (warga), berusia 28 Tahun

13. Dan Sepasang Suami Istri (warga)

Dalam Insiden ini juga sdr. Ismet Inoni selaku Kepala Dept. Hukum dan Advokasi DPP.GSBI di bawa PAKSA Ke Polres Kota Tengerang.

Tindak brutal aparat kepolisian sektor Karawaci dan Polres Metro Kota Tangerang dengan melakukan penyerangan dan pembubaran paksa, pemukulan serta dengan sengaja menabrakan mobil dan motor kearah para buruh yang sedang melakukan hak mogok kerjanya secara tertib dan damai, mencerminkan bahwa aparat Kepolisian tidak memahami secara utuh tentang hak-hak buruh yang dilindungi oleh undang-undang serta tidak berfungsinya peran kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan dan penegakan hukum justru melakukan tindakan brutal dan sewenang-wenang.

Maka atas insiden tersebut kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI), Mengecam keras Tindakan Aparat Kepolisian Sektor Karawaci dan Polres Metro Kota Tangerang atas tindakan Pembubaran Paksa dan Pemukulan Yang Dilakukan para buruh yang melakukan mogok kerja damai dan tertib di depan perusahaan PT. Duta Abadi Primantara, yang mengakibatkan 9 orang buruh luka-luka dan juga 5 orang warga yang berada sekitar lingkungan mogok kerja berlangsung.

Pemogokan yang dilakukan oleh buruh PT. DAP adalah aktifitas yang sah menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemogokan adalah hak bagi kaum buruh dan siapapun termasuk aparat kepolisian tidak mempunyai hak menghalang-halangi tindakan pemogokan, apalagi melakukan pembubaran paksa. Tindakan aparat kepolisian ini adalah bukti nyata, sekaligus mempertegas cerminan karakter fasis rejim SBY-Boediono yang berupaya membungkam semua aspirasi demokratis kaum buruh di Indonesia.

Tindakan kekerasan akhir-akhir ini semakin melekat ditubuh kepolisian, khususnya dalam menangani aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan kaum buruh. Aksi pemogokan buruh PT. Freeport Indonesia di Papua dijawab petugas kepolisian dengan tindakan kekerasan, aksi pendudukan kantor walikota Batam oleh kaum buruh untuk menuntut UMK juga direspon dengan tindakan kekerasan aparat kepolisian, dan hari ini aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang sama untuk membubarkan pemogokan buruh PT. DAP Kota Tangerang.

Menjadi semakin terang bahwa aparat kepolisian dimasa kepemimpinan SBY-Boediono adalah ujung tombak bagi tindakan anti demokrasi terhadap rakyat termasuk kaum buruh didalamnya. Secara nyata, tindakan brutal ini menjelaskan bahwa pemerintah melalui aparat kepolisiannya adalah rejim yang anti terhadap pemogokan (anti-strike). Aparat kepolisian telah melawan undang-undang itu sendiri, karena senyatanya pemogokan itu sendiri dilindungi oleh UU 13 tahun 2003. Tidak ada satupun alasan pembenar bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan brutal ini.

Untuk itu kami juga menuntut kepada Aparat kepolisian serta instansi terkait untuk :

1. Menindak tegas seluruh aparat Kepolisian yang telah melakukan penyerangan dan tindakan pembubaran paksa, pemukulan serta dengan sengara menambrakan mobil dan motor ke arah para buruh PT. DAP yang sedang melakukan mogok kerja secara tertib dan damai berdasarkan ketentuan perundang-undangan (UUK 13 tahun 2003)

2. Meminta Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Tangerang untuk tidak mencampuri konflik industrial antara buruh dan pengusaha.

3. Menuntut dan mendesak Instansi Pemerintah (DPRD dan Kantor Disnaker Kota Tangerang) segera memberikan tindakan serius terhadap pihak perusahaan PT. DAP yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dengan segera mengangkat seluruh Buruh Kontrak menjadi Buruh Tetap tanpa terkecuali.

4. Mendesak pimpinan perusahaan PT. Duta Abadi Primantara untuk segera memenuhi tuntutan buruh yaitu :

· Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (Buruh Kontrak) dan Outsourcing serta jadikan semuanya menjadi buruh tetap;

· Naikan uang makan dan uang transport masing-masing Rp.10000.-

· Berikan jaminan serta perlindungan kebebasan berserikat dan kebebasan menjalankan aktivitas organisasi SBGTS-GSBI di PT. Duta Abadi Primantara baik didalam lingkungan kerja/perusahaan ataupun di luar perusahaan;

· Naikan Uang tunjangan masa kerja (seniority) bagi seluruh buruh sebesar 100%

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan, dan kami juga menyerukan kepada seluruh Buruh/Pekerja serta Serikat Buruh/Serikat Pekerja baik khususnya yang berada di Kota Tangerang dan kota-kota di Propinsi Banten dan seluruh kota di Indonesia, untuk dapat menyampaikan protes serta kecaman atas tindakan brutal arapat kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di atas, ke :

Kantor Polisi Resort Metro Kota Tangerang

Jl. Daan Mogot No. 52, Tangerang . Indonesia 15111

Telp/ Fax : (021) 552.3160/ 552.3003

Jakarta, 24 Desember 2011

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen

Rudi Hb. Daman Emelia Yanti MD. Siahaan

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

PEMOGOKAN BURUH PT. DUTA ABADI PRIMANTARA KOTA TANGERANG DISERANG DAN DIBUBARKAN PAKSA OLEH APARAT KEPOLISIAN.

2011-12-24T09:45:00.000+07:00

Jakarta 23 Des 2011. Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengecam keras tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Karawaci dan Kepolisian Resort Metro Kota Tangerang terkait dengan pembubaran paksa pemogokan buruh di PT. Duta Abadi Primantara (DAP). Sejak hari Kamis, 22 Desember 2011, tidak kurang dari limaratus orang buruh PT. DAP yang menyelenggarakan mogok kerja untuk menuntut perbaikan kondisi kerja dengan menolak sistem kerja kontrak jangka pendek dan menolak outsourcing yang diterapkan di PT DAP. Aksi pemogokan ini rencananya akan diselenggarakan hingga hari Sabtu (24/12) atau sampai pihak perusahaan memenuhi tuntutan buruh.

Pada hari kedua pemogokan (23/12), tepatnya pada pukul 18.15 WIB, ratusan buruh yang sedang beristirahat setelah menunaikan sholat maghrib di lokasi pemogokan tiba-tiba dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Tanpa ada upaya negosiasi, aparat kepolisian membubarkan pemogokan dengan menabrak buruh menggunakan mobil dan sepeda motor, melakukan pemukulan, tendangan bahkan menembakkan gas air mata ketengah-tengah buruh yang sedang melakukan pemogokan.

Dihubungi secara terpisah, Rudi HB Daman, Ketua GSBI membenarkan adanya tindak pembubaran paksa oleh aparat kepolisian tersebut. “Kami mengecam keras tindakan pembubaran paksa ini. Pemogokan yang dilakukan oleh buruh PT. DAP adalah aktifitas yang sah menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemogokan adalah hak bagi kaum buruh dan siapapun termasuk aparat kepolisian tidak mempunyai hak menghalang-halangi tindakan pemogokan, apalagi melakukan pembubaran paksa. Tindakan aparat kepolisian ini adalah bukti nyata, sekaligus mempertegas cerminan karakter fasis rejim SBY-Boediono yang berupaya membungkam semua aspirasi demokratis kaum buruh di Indonesia”, papar Rudi.

Delapan orang buruh mengalami luka-luka akibat pukulan, ditabrak menggunakan sepeda motor oleh aparat kepolisian. Dua diantaranya sampai harus dibawa ke Rumah Sakit Karunia Bunda karena pingsan dan satu orang harus mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka parah dibagian kepala. Selain itu, 5 (lima) orang warga dimana dua diantaranya adalah balita yang berada disekitar lokasi pemogokan juga menjadi korban aksi brutal aparat kepolisian. Satu orang anggota GSBI, Ismet Inoni (Kepala Dept. Hukum dan Advokasi DPP GSBI) dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang untuk dimintai keterangan terkait aksi pemogokan ini.

“Menjadi semakin terang bahwa aparat kepolisian dimasa kepemimpinan SBY-Boediono adalah ujung tombak bagi tindakan anti demokrasi terhadap rakyat termasuk kaum buruh didalamnya. Secara nyata, tindakan brutal ini menjelaskan bahwa pemerintah melalui aparat kepolisiannya adalah rejim yang anti terhadap pemogokan (anti-strike). Aparat kepolisian telah melawan undang-undang itu sendiri, karena senyatanya pemogokan itu sendiri dilindungi oleh UU 13 tahun 2003. Tidak ada satupun alasan pembenar bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan brutal ini, kami akan melayangkan surat protes kepada aparat kepolisian atas insiden ini”, tegas Rudi.

“Sekali lagi kami mengecam tindakan brutal aparat kepolisian yang telah membubarkan pemogokan buruh PT. DAP, penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Indonesia adalah sebuah keharusan. Pemogokan adalah hak bagi kaum buruh, tugas kepolisian seharusnya adalah menjamin hak-hak tersebut dilindungi dan dihormati bukan sebaliknya”, pungkas Rudi. ##

Kronologi singkat Pemogokan dan nama-nama Korban kebrutalan Aparat kepolisian Polres Metro Kota Tangerang

2011-12-23T22:37:00.000+07:00

Pemogokan Kerja buruh PT. Duta Abadi Primantara yang tergabung dalam SBGTS-GSBI dimulai sejak Kamis tanggal 22 Desember 2011, pemogokan dilakukan atas Penolakan penerapan sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing.

Pemogokan pada hari pertama berjalan dengan lancar; namun teror dan ancaman terus terjadi sama buruh yang menjalankan pemogokan

pada hari pertama juga pihak kepolisian sudah mengancam akan melakuakn pembubaran pemogokan buruh secara paksa.

di hari pertama juga pihak kepolisian terlibat dalam menghantar buruh yang pulang dan masuk kerja dengan menggunakan mobil dinas kepolisian. (karen maish ada buruh yang masuk kerja atas iming2 perusahaan yaitu sebanyak 150 buruh).

hari kedua pemogokan Tanggal 23 Desember pemogokan masih dilanjutkan karena pihak PT tidak merespon tuntutan buruh. Pemogokan di hari kedua diselesaikan pada jam 18.00 WIB. Jam 17.30 para buruh sudah melakukan negosiasi dengan kepolisian Tanggerang yang dipimpin oleh I Made bahwa buruh akan menduduki pabrik dan diperbolehkan dengan syarat melakukan pendudukan pabrik dengan tertib dan tidak mengganggu jalan. Pendudukan pun dilakukan buruh dengan tertib dan istirahat magrib dan tidak ada aktifitas orasi. Namun, pada jam 18.15 WIB dalam keadaan pendudukan selesai tapi aparat yang telah disewa oleh pihak PT, kepolisian karawaci tanggerang yang dipimpin oleh Suharto membubarkan paksa pemogokan yang dilakukan oleh buruh PT DAP, penabrakan dengan menggunakan mobil dan motor disaat posisi buruh duduk karena pemogokan hari ini sudah diistirahatkan. Aparat juga menggunakan tembakan peluru karet dan tembakan gas airmata. Aksi brutal aparat Kepolisian Tanggerang yang disewa perusahaan, mengakibatkan 8 buruh terluka dan 5 warga terluka diantaranya 2 balita

dan Berikut adalah Nama-nama Korbannya:

1. Eko Yunarso (Buruh DAP)

2. Andi maryanto (Buruh DAP)

3. Ade Friyanto (Buruh DAP)

4. Deti (Buruh DAP) bagian sewing dipukul, diinjak, diserempat motor dan mobil yangmengakibatkan korban pingsan dan sempat dilarikan ke rumah sakit Karunia Bunda.

5. Muhamad Sapei (buruh DAP) kaki luka sebelah kanan terlindas sepeda motor aparat

6. Aditia (buruh DAP)staf PPIC ; dipukul, diinjak, diserempat motor dan mobil yangmengakibatkan korban pingsan dan sempat dilarikan ke rumah sakit Karunia Bunda.

7. Deni (buruh DAP)

8. Yudi (buruh DAP)

9. Asnawi (buruh DAP) dengan luka kepala bocor

10. Sertani 1,5th (warga)

11. Kiki 2 th(warga)

12. Fitri 28 th( warga)

13. Dan sepasang suami sitri dari warga setempat.

selain itu sampai saat ini (pukul 22.00Wib) sdr. ISMET INONI selaku Kepala Dept. Hukum dan Advokasi DPP GSBI ditangkap dan masih berada di Polres Metro Kota Tangerang.

Mohon dukungan dan solidaritasnya dari kawan2 semuanya dan Silahkan layangkan Protes Anda ke pihak Polres Kota Tangerang dialamat ini:
Jl. Daan Mogot No. 52, Tangerang, Indonesia 15111 Telp (021) 5523160 ada juga alamat FBnya : di polresmetro tangerang.

Buruh PT Duta Abadi Primantara Tangerang Mogok Kerja

2011-12-22T12:11:00.001+07:00

Tangerang, 22 Desember 2011

Nomor : 64.SK/SBGTS-GSBI/DAP/TNG/XII/2011

Lap : -

Perihal : PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN

Kepada Yth :

Bapak Soegiono Selaku Direktur HRD PT. Duta Abadi Primantara

d/a : Jl. Galeong, No. 7, Kel. Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang Banten

Di – T e m p a t

Dengan Hormat:

1. Bahwa PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang beralamat di Jl. Galeong, No. 7, Kel. Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang Banten adalah salah satu Perusahaan Spring Bad yang terkenal dan terbesar di Indonesia yang memproduksi KINGKOIL, SERTA, TEMPUR, FLORENCE, WINNER Spring Bed dan juga BEDING ACCESSORIES. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990-an dan memiliki beberapa cabang perusahaan seperti di Medan, Pekan Baru, Palembang, Semarang, Surabaya, Bali, Manado dan Tangerang adalah merupakan Pabrik Utama.

2. Bahwa PT DUTA ABADI PRIMANTARA saat ini memperkerjakan sekitar 1000 pekerja/buruh, dengan komposisi 260 buruh tetap dan sekitar 740 buruh adalah buruh kontrak, harian lepas dan borongan. Meskipun buruh kontrak sudah bekerja bertahun-tahun bahkan ada yang lebih dari 5 tahun akan tetapi perusahaan tidak pernah memberikan penghargaan kepada mereka untuk di angkat menjadi buruh tetap;

3. Bahwa kebijakan perusahaan tersebut (point 2) selain merugikan buruh karena tidak ada kepastian kerja dan hak-hak normative yang tidak di berikan sepenuhnya oleh perusahaan, juga melanggar ketentuan UUK No 13 Th 2003 pasal 59. Karena PT. DAP adalah merupakan Perusahaan yang berproduksi secara terus menerus dan mendapatkan order Tetap sehingga wajib bagi PT. DAP mengangkat seluruh buruhnya yang telah bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan atau lebih menjadi Buruh/pekerja tetap.

4. Bahwa pihak Perusahaan per-tanggal 01 Desember 2011 telah mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan pekerja/buruh PT DAP yaitu mengalihkan buruh kontrak menjadi buruh Outsourching, dengan cara mengundang yayasan penyalur tenaga kerja yaitu PT BIMO MUTIARA SAKTI, dan PT TEGAP. Kebijakan perusahaan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi hubungan KERJA antara Buruh dan PT. DAP, sehingga tidak ada lagi Kewajiban bagi Perusahaan untuk mengangkat buruhnya menjadi buruh tetap.

5. Bahwa saat ini perusahaan memberikan uang makan hanya sebesar Rp 8.500 dan uang transport sebesar Rp 9.000,- kebijakan tersebut berlaku sejak tahun 2009 dan tidak pernah mengalami kenaikan.

6. Bahwa sejak di deklarasikannya SBGTS-GSBI PT DAP pada bulan Mei 2011 Perusahaan belum sepenuhnya memberikan kebebasan berserikat, salah satu buktinya adalah perusahaan tidak memberikan Izin kepada pengurus SBGTS-GSBI yang akan memenuhi panggilan Audiensi dari DPRD kota Tangerang pada hari selasa tanggal 29 Nopember 2011, bahkan sampai sekarang perusahaan tidak bersedia memberikan ruang sekretariat bagi SBGTS-GSBI dan terus dipersulit bagi pimpinan/pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan/aktivitas organisasi baik didalam perusahaan ataupun diluar perusahaan.

7. Bahwa perusahaan sampai sekarang hanya memberikan tunjangan masa kerja sebesar Rp 6.000,- per Tahun.

Atas dasar tersebut dengan ini kami PTP.SBGTS-GSBI dan seluruh Buruh PT. DAP MENUNTUT:

1. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (Buruh Kontrak) dan Outsourcing serta jadikan semuanya menjadi buruh tetap;

2. Naikan uang makan dan uang transport masing-masing Rp.10000.-

3. Berikan jaminan serta perlindungan kebebasan berserikat dan kebebasan menjalankan aktivitas organisasi SBGTS-GSBI di PT. Duta Abadi Primantara baik didalam lingkungan kerja/perusahaan ataupun di luar perusahaan;

4. Naikan Uang tunjangan masa kerja (seniority) bagi seluruh buruh sebesar 100%

Demikian surat tuntutan ini kami buat dan ajukan kepada pihak Perusahaan atas perhatianya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Pengurus Tingkat Perusahaan

Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu

Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Duta Abadi Primantara

(PTP. SBGTS-GSBI PT. DAP)

ABDUL MAZAL MOCHAMAD ADE FREATNO

Ketua Umum Sekertaris Umum

Undangan Media

2011-12-22T01:06:00.003+07:00

Tangerang, 22 Desember 2011

Nomor : 65.SK/SBGTS-GSBI/DAP/TNG/XII/2011

Lap : -

Perihal : UNDANGAN PELIPUTAN

Kepada Yth :

Rekan-rekan Jurnalis/Wartawan media cetak dan elektronik

Di – T e m p a t

Dengan Hormat:

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di PT DUTA ABADI PRIMANTARA maka dengan ini kami kami Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Garment Tekstile dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Duta Abadi Primantara (PTP SBGTS-GSBI PT DAP) dan Seluruh Buruh PT. DAP bermaksud mengundang rekan-rekan Jurnalis/wartawan media cetak maupun elekronik untuk meliput aksi mogok kerja buruh PT Duta Abadi Primantara Tangerang yang akan di selenggarakan besok pada:

Hari/tanggal : Kamis

Tanggal : 22 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011

Waktu : Mulai 07.30 WIB s/d Selesai

Tempat/Lokasi: Depan Pabrik PT Duta Abadi Primantara

Alamat : Jl. Galeong, No. 7, Kel. Margasari, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang Banten

Peserta : Kurang lebuh 1000 buruh

Tuntutan :

1. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (Buruh Kontrak) dan Outsourcing serta jadikan semuanya menjadi buruh tetap;

2. Naikan uang makan dan uang transport masing-masing Rp.10000.-

4. Naikan Uang tunjangan masa kerja (seniority) bagi seluruh buruh sebesar 100%

Demikian undangan peliputan Aksi MOGOK KERJA ini kami buat dan ajukan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pengurus Tingkat Perusahaan

Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu

Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Duta Abadi Primantara

(PTP. SBGTS-GSBI PT. DAP)

ABDUL MAZAL MOCHAMAD ADE FREATNO

Ketua Umum Sekertaris Umum

Kontak Person:

082123486137 (Abd. Majal)

08129893653 (Moh. Ade)

Peringatan Migrant Day 2011

2011-12-16T21:27:00.000+07:00

Hari Buruh Migran International 18 Desember 2011

Buruh Migran Indonesia Menuntut Perlindungan Sejati

Bongkar dan Lawan Skema Kebijakan Eksport Buruh Migran Rezim Boneka Imperialisme SBY-Boediono!

Lawan Segala Bentuk Penindasan dan Penghisapan yang mengatasnamakan Perlindungan Bagi Buruh Migran Indonesia!

18 Desember menjadi momen penting bagi Buruh Migran dan Keluarganya. Tahun 1990 terakuinya persoalan dan kerentanan-kerentanan yang terjadi pada buruh migran dan keluarganya, maka dunia dibawah naungan PBB mengeluarkan satu Konvensi International untuk disahkan bagi negara-negara anggotanya tentang Perlindungan Hak bagi Buruh Migran dan Keluarganya.

Hari ini menyongsong peringatan Hari Buruh Migran International, hendaknya kita sadari bahwa situasi buruh migran khususnya Buruh Migran Indonesia(BMI) masih jauh dari yang namanya kesejahteraan dari hak-hak dasarnya. Di tengah situasi krisis ekonomi dunia yang diakibatkan oleh sisitema kapitalis monopoli dunia (Imperialisme)yang hari ini dipimpin oleh Amerika Serikat.

Buruh migran sedunia di jadikan sebagai tumbal untuk jalan keluar dari krisis.

Pada tahun 2010 tercatat ada 214 manusia didunia yang melakukan migrasi ditengah keterpaksaan mereka karena adanya persoalan ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Namun dari situasi migrasi terpaksa ini kontribusi mereka yang sebesar US $ 325 miliar melalui remitansi, menjadi suatu keuntungan yang sangat menggiurkan bagi negara-negara maju untuk memberi perhatian lebih terhadap migrasi ini, untuk memaksimalkan proses migrasi sebagai topangan krisis dunia hari ini.

Global Forum on Migration and Development (GFMD) yang sebenarnya beranggotakan negara-negara PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat terus berupaya menyusun strategi-strategi untuk bisa menggenjot ekspor-ekspor manusia yang dilakukan oleh negera-negara terbelakang dan mentargetkan remitansi sebesar US $ 347 miliar pada tahun 2012.

Tugas GFMD adalah sebagai mesin pemeras, penindas dan penghisap buruh migran sedunia. Karena, pertama mereka tidak mengakui bahwa mereka ada dibawah naungan PBB, hal ini adalah untuk menghindari dari kewajiban melindungi buruh migran yang telah dirumuskan oleh PBB sendiri terhadap buruh migran. Kedua, dalam forum-forum ini yang diselenggarakan setiap tahunnya, tidak sama sekali menghasilkan rumusan-rumusan bagaimana melindungi buruh migran dari kerentanan dalam situsi krisi ekonomi dunia yang semakin kronis ini.

SBY-Boediono melegitimasi kebijakan yang memeras, menindas dan menghisap BMI atas nama Perlindungan

Di Indonesia tercatat sekitar 8 juta masnusia yang diekspor oleh pemerintahan SBY Boediono menjadi Buruh Migran di Luar Negeri 80% adalah perempuan yang ditempatakan sebagai Pekerja Rumah Tangga(PRT), yang setiap tahunnya mencapai 700.000 orang dengan kontribusi remitansi sebesar Rp 100 triliun/tahun.

Jumlah ini dianggap masih jauh dari targetan SBY-Boediono dalam ekspor buruh migran yang diagendakan pada tahun 2009, dengan target ekspor sebesar 1-2 juta manusia dengan kontribusi diharapkan bisa mencapai Rp 125 triliun per tahun.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah SBY-Boediono dalam memasifkan usaha-usaha untuk merealisasikan percepatan peningkatan ekspor buruh migran dengan rencana merubah Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri No. 39 tahun 2004(UUPPTKILN No.39/2004) yang dianggap belum mampu merealisasikan peningkatan ekspor buruh migran untuk mencapai keuntungan yang lebih besar.

Bagi BMI UU ini adalah bentuk swastanisasi sebagai lepas tangan pemerintah atas perlindungan yang harus diberikan kepada BMI dan Keluarganya, pasalnya dalam UU ini pemerintahkan memandatkan wewenang penuh terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI) untuk menempatkan dan melindungi BMI.

Usaha revisi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah melibatkan buruh migran atau organisasi Buruh Migran, proses ini hanya melibatkan PJTKI-PJTKI dan BNP2TKI, maka bisa dipastikan bahwa rencana revisi yang ada akan jauh dari kepentingan BMI dan keluarganya meski mengatasnamakan Perlindungan.

Kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran Indonesia hari ini, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, penghinaan, tidak ada hak libur, biaya penempatan yang terlalu tinggi [Overcharging] yang menyebabkan perbudakan hutang bagi BMI dan Keluarganya, kematian misterius hingga ancaman hukuman mati karena pembelaan diri, dan kasus-kasus pelanggaran hak-hak BMI lainya yang dihadapi sejak fase perekrutan, pra kenerangkatan, penempatan dan pemulangan semakin hari semakin meningkat adalah akibat dari kebijakan ekspor buruh migran yang tidak pernah mengedepankan orientasi perlindungan dan kesejahteraan bagi BMI dan Keluarganya.

Sampai detik ini, pemerintahan SBY-Boediono tidak pernah memberikan pertanggung jawaban yang kongkrit atas persoalan-persoalan yang dialami BMI dan Keluarganya. Penyelesaian-penyelesaian kasus hanya diselesaiakan semata-semata pertanggung jawaban dengan politik pencitraan dirinya dan pembenaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pembentukan satgas-satgas yang hanya menghabiskan anggaran negara.

Bisnis Asuransi yang dilimpahkan pada pihak swasta dipaksakan kepada BMI. Dengan adanya program Asuransi untuk BMI yang dilimpahkan kepada perusahaan asuransi, jelas sekali orientasi perlindungan hanya dipandang sebagi bisnis semata yang menguntungkan oleh Pemerintah Indonesia. Dan bagi BMI sendiri untuk mendapatkan hak perlindungannya harus membayar mahal melalui program asuransi. KTKLN sejak tahun 2010 digalakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI untuk mencari peluang perampasan uang BMI yang sedang dalam masa cuti dengan mengatasnamakan kebutuhan perlindungan BMI di Negara Penempatan dengan mensyaratkan wajib asuransi dalam pembuatan KTKLN, meskipun dalam promosinya pembuatan KTKLN adalah GRATIS!

Pun dengan program Kredit Usaha Rakyat(KUR) bagi TKI program ini untuk menjawab biaya penempatan yang sangat tinggi dan tidak manusiawi yang selama ini ditanggung oleh BMI. Namun, program ini hakekatnya adalah mengkekalkan perbudakan hutang terhadap BMI karena dimandatkan yang selama ini ada melalui uu yang dibuat SBY-Boediono.

Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, menjadi sulit untuk tidak mengatakan bahwa SBY-Boediono adalah rejim yang anti terhadap kesejahteraan BMI dan Keluarganya, bahwa rejim SBY-Boediono adalah rejim penindas dan penghisap buruh migran Indonesia. Tidak ada satupun kebijakan di sektor migran yang memberikan dampak positif atau memberi keuntungan bagi buruh migran Indonesia dan Keluarganya.

Buruh Migran Indonesia Bangkit Berjuang Melawan Penindasan Imperialisme dan Pemerintahan Boneka SBY-Boediono!;

Di tengah situasi krisis ekonomi dunia yang diakibatkan oleh kerakusan sistem Imperialisme yang hari ini dipimpin oleh Amerika Serikat, dan SBY-Boediono sebagai pemerintahan boneka Imperialis AS tentu akan selalu menghalalkan segala cara untuk berupaya keras keluar dari krisis yang tidak mungkin dihindarinya dengan mengintensifkan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat termasuk buruh migran Indonesia.

Sudah jelas, akar persoalan buruh migran Indonesia tidak berdiri semata hanya kasus-kasus yang terjadi di negara penempatan, tapi berbagai persoalan peramasan tanah yang dihadapi oleh kaum tani di Indonesia yang selalu dihadapkan pada kekerasan dan pembantaian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik perusahan swasta atau perhutani yang diback-up oleh aparat negara yang tidak membela rakyat tapi membela perusahaan dan penguasa.

Perampasan upah dari buruh negeri yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dengan berbagai metode-metode yang mengatasnamakan kesejahteraan dan jaminan sosial. Nyatanya rakyat Indonesia harus membayar mahal untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak, jaminan atas pekerjaanpun dihilangkan dengan adanya sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi buruh migran Indonesia untuk melakukan perlawanan dan melibatkan diri dalam perjuangan rakyat lainnya baik secara nasional level dan International level.

Hari Migrant International 18 Desember 2011, Buruh Migrant Indonesia menuntut perlindungan sejati;

Tolak Hukuman Mati terhadap BMI !
Hentikan Biaya Penempatan yang terlalu tinggi (Overcharging)!
Hentikan Pemaksaan Asuransi dan KTKLN terhadap BMI atas nama Perlindungan!
Hentikan kebijakan ekspor buruh migran dan Segera bentuk undang-undang yang melindungai BMI dan Keluarganya!
Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak BMI dan Keluarganya!
Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga!
Bubarkan “Terminal Khusus TKI”!
Ciptakan lapangan Pekerjaan! Industrialisasi Nasional
Hentikan Perampasan Tanah Kaum Tani! Jalankan Reforma Agraria Sejati

Hidup Buruh Migran Indonesia!

Hidup Solidaritas International!

Lawan Segala Bentuk Penindasan dan Penghisapan yang Mengatasnamakan Perlindungan bagi BMI!

Bangkitkan, Organisasikan, dan Gerakan Buruh Migran Indonesia dan Keluarganya!

AKSI BERSAMA-HARI BURUH MIGRANT INTERNATIONAL

[SBMI, ATKI, KASBI-JKT, GSBI, KSBSI-TANGGERANG, LBH Jakarta, HRWG, Solidaritas Perempuan, ARRAK’90, KPO-PRP, FPBJ, YLBHI, PPR, MIGRANT INSTITUTE, SBTNI, JARI PPTKLN, PPI, SPI, AGRA, FMN, SBM GASBIINDO, FKBM, FPPI]

Jakarta, 18 Desember 2011

Sikap GSBI Menolak Pengesahan RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan serta Rencana Revisi UUK 13 Versi Pemerintah dan Pengusaha

2011-12-15T22:55:00.001+07:00

Pernyataan Sikap
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)
Federation of Independent Trade Union

TOLAK REVISI UUK NO 13 TAHUN 2003 VERSI PEMERINTAH DAN PENGUSAHA YANG ANTI BURUH

TOLAK PENGESAHAN RUU PENGADAAN TANAH MENJADI UNDANG-UNDANG,
HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH DAN KERJA

Salam Demokrasi..!!!

Bahwa sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 15-16 Desember 2011 rencanaya selain akan mengesahkan RUU Pengadaan tanah juga akan memasukkan memasukkan agenda Revisi UUK 13 Tahun 2003 menjadi bagian dari Prolegnas, Revisi UUK No 13 Tahun 2003 dipastikan pertajam perampasan upah, sebab agenda tersebut adalah sepenuhnya kepentingan pengusaha dan merupakan agenda besar dari rezim SBY-Budiono setelah beberapa kali gagal karena mendapatkan perlawanan dari buruh.

Menyikapi rencana tersebut GSBI berpandangan bahwa revisi UUK tersebut justru akan memperburuk undang-undang yang sudah buruk, revisi UUK secara terselubung akan menghapuskan HAK buruh untuk mendapatkan uang PESANGON dan uang PENGHARGAAN jika di PHK. Revisi juga akan menghapuskan hak istirahat panjang yang selama ini diatur dalam pasal 79 “Bahwa buruh berhak cuti atau istirahat panjang setelah buruh bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus dalam perusahaan yang sama yang dilaksanakan pada tahun ke 7 dan tahun ke 8 masing-masing 1 (satu) bulan.

GSBI memahami sepenuhnya bahwa Selain akan merampas hak buruh untuk mendapatkan pesangon dan penghargaan revisi UUK 13 tahun 2003 rencananya juga akan melegalkan Sistem kerja kontrak dan Outsourching, rencananya PKWT (Sisten Kerja Kontrak) dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan dan tanpa mempertimbangkan apapun bahkan dapat diterapkan selama 5 tahun. Rencana Revisi UUK versi pemerintah juga menyebutkan bahwa jika terjadi PHK yang disebabkan karena buruh melangar ketentuan didalam perjanjian kerja maka buruh yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar upah yang seharusnya diterima sampai masa berakhirnya PKWT, sebuah aturan yang sangat rentan bagi buruh, sebab pasal ini akan menjadi jebakan bagi buruh karena kelicikan para pengusaha, dengan mencari-cari kesalahan buruh pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh sehingga dapat dikenakan Denda.

GSBI berpandangan bahwa Hal ini membuktikan watak Rezim SBY-Boediono sebagai Rezim perampok upah buruh, Rezim perampas kerja dan dengan demikian SBY-Boediono merupakan Rezim yang menghilangkan kepastian kerja bagi rakyat Indonesia. Sehingga dapat di simpulkan bahwa negara telah merampas Hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Selain itu GSBI juga melihat bahwa Rencana Revisi UU No. 13 Tahun 2003 telah melarang buruh untuk melakukan pemogokan, sebab jika mogok dilakukan secara tidak sah bukan saja buruh dapat di PHK tanpa pesangon tetapi juga dapat dituntut ganti rugi, ini membuktikan bahwa sesungguhnya buruh tidak diberikan hak untuk Mogok. Terang sudah siapa Rezim SBY-Boediono, rezim SBY-Boediono yang mengagung-agungkan seolah-olah pemerintahan yang demokritis tidak sama sekali terbukti dengan rencana Revisi tersebut.

Dengan demikian GSBI menyimpulkan bahwa Rencana Revisi Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan di dalam Prolegnas 2012 adalah merupakan kebijakan SBY Budiono yang sepenuhnya mengabdi terhadap pengusaha atau pemodal/kapital monopoli.

Bahwa selain akan memasukkan revisi UUK No 13 Tanhu 2003 di dalam Prolegnas 2012, Pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) rencananya juga akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menjadu Undang-undang. Seluruh rakyat Indonesia perlu memberi perhatian khusus terhadap rencana jahat dan licik yang akan di jalankan oleh rezim SBY-Budiono ini.

GSBI menilai bahwa Rancangan undang-undang tersebut adalah merupakan Undang-undang yang sangat jahat, karena Rancangan UU ini menyediakan dasar-dasar yang semakin kuat untuk melegalkan perampasan tanah rakyat, dapat kita pastikan bahwa dengan kedok untuk kepentingan umum Rezim SBY-Budiono akan sangat mudah melakukan perampasan tanah, sehingga hal ini akan mengakibatkan perampasan tanah lebih intensif, lebih luas, dan lebih brutal skalanya dibandingkan periode sebelumnya.

GSBI Menilai bahwa, RUU ini sejatinya adalah merupakan skema Imperialis yang di jalankan sepenuhnya oleh reim SBY-Budiono, karena pada hakekatnya RUU pengadaan tanah yang akan di sahkan dalam sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2011 adalah merupakan produk pesanan Imperialis melalui lembaga internasional yang di setujui dan di jalankan oleh pemerintah RI. Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), adalah tiga lembaga kreditor yang memainkan peran kunci melalui skema hutang. Dengan berkedok “Program Pembangunan Reformasi Sektor Infrastruktur”, pihak kreditor Asing tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta melalui Skema Public Private Partnership (Kemitraan Pemerintah dan Swasta) dan kebijakan liberalisasi di Indonesia.

GSBI berpandangan bahwa pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang dipaksakan ini berpotensi konflik serta akan semakin mempertinggi konflik tanah yang semakin tinggi, dan kecenderungannya akan semakin mempertinggi pelanggaran HAM, karena dengan mengatasnamakan UU ini, pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan pemaksaan untuk merampas dan menggusur tanah rakyat terutama jutaan tanah-tanah rakyat yang tidak bersertifikat.

GSBI menyimpulkan bahwa Disahkannya RUU pengadaan tanah adalah merupakan bukti kongkrit bahwa rezim SBY-Budiono tidak pernah berpihak pada rakyat, dengan Undang-undang tersebut rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan dan hak atas tanah, tanah rakyat yang bersertifikat saja akan sangat mudah di gusur dan di ambil alih apalagi tanah yang tidak bersertifikat.

Atas dasar pandangan dan pendirian tersebut maka Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI) Menyatakan Sikap :

1. Menolak rencana revisi UUK No. 13 tahun 2003 versi Pengusaha maupun Pemerintah yang anti Buruh dan Anti Demokrasi;

2. Menuntut adanya jaminan kepastian kerja, Hentikan PHK dan menolak penggunaan tenaga kerja dengan system perjanjian kerja waktu tertentu (Sistem Kerja Kontrak) serta penggunaan tenaga kerja Outsourching;

3. Hentikan Segala Bentuk Pemberangusan Serikat Buruh (Union Busting) dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya;

4. MENOLAK rencana pengesahan RUU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menjadi Undang-undang. Karena hanya akan melahirkan perampasan Tanah yang semakin intensif dan meluas, serta konflik agraria yang semakin tajam;

5. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Menolak Reforma Agraria Palsu ala Rezim SBY-Budiono.

GSBI juga menyerukan kepada seluruh organisasi massa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia untuk terus memperkuat persatuan dan memperhebat perjuangan melawan revisi UUK No 13 Tahun 2003 versi Pemerintah maupun Pengusaha yang anti buruh dan rencana pengesahan RUU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, karena sejatinya rencana tersebut adalah merupakan bagian dari skema dan kebijakan SBY-Budiono yang pro Imperialis anti rakyat dan Anti Demokrasi serta Melanggar HAM.

Jakarta, 15 Desember 2011

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen

(DPP.GSBI)

RUDI HB DAMAN

Ketua Umum

RESPON POLITIK GSBI ATAS PERTEMUAN WTO TANGGAL 15-17 DI JENEWA SWISS

2011-12-15T04:28:00.003+07:00

Pernyataan Sikap

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

Federation of Independent Trade Union

RESPON ATAS PERTEMUAN WTO TANGGAL 15-17 DI JENEWA SWISS

Tolak Skema Kebijakan yang Di Hasilkan dalam Pertemuan WTO tanggal 15-17 Desember 2011, Bubarkan WTO dan Keluarkan AoA dari WTO, Bangun Industrialisasi Nasional dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Salam Demokrasi!

Bahwa pada tanggal 15-17 Desember 2011 di Jenewa Swiss akan dilangsungkan konferensi tingkat menteri (KTM) ke 8 World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. Adapun yang menjadi agenda utama dari pertemuan ini, adalah tak lebih dari upaya liberalisasi perdagangan dan jasa, yang sejauh ini terus mengalami persoalan karena mendapat tentangan dari rakyat di berbagai penjuru dunia.

WTO adalah merupakan badan internasional bentukan Imperialis yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994, Tujuan utama dari WTO adalah melakukan ekspansi perdagangan yang mewakili kepentingan Negara-negara kapitalis monopoli asing (imperialisme) utamanya Amerika Serikat (AS), Eropa dan Jepang, melalui liberalisasi perdagangan dan jasa yang disebut sebagai pasar bebas.

GSBI memandang bahwa skema kebijakan perdanganan dunia ini tidak lain adalah merupakan skema dari kebijakan Imperialis dengan tujuan utamanya agar dapat melakukan monopoli perdagangan di seluruh penjuru dunia, dengan cara membuka pasar seluas mungkin bagi produk barang dan jasa milik imperialis dan menghilangkan segala hambatan seperti tarif impor, bea masuk, akses pasar yang mudah bagi produk-produk imperialis, pencabutan subsidi social, hingga pengguasaan atas kekayaan intelektual. Seluruh skema ini diatur di dalam beberapa kesepakatan yang dirumuskan seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yakni kesepakatan di bidang perdagangan barang, General Agreement on Trade and Services (GATS) yakni kesepakatan di bidang perdagangan jasa, General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Properties (TRIPs) yakni kesepakatan di bidang hak kekayaan intelektual dan Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements).

Semua Negara anggota WTO terikat pada ketentuan yang berlaku, yang faktanya hanya menguntungkan Negara-negara imperialis. Melalui WTO, produksi impor dari perusahaan-perusahaan imperialis membanjiri pasar dalam negeri, sehingga berdampak pada matinya produksi dan perekonomian dalam negeri, liberalisasi sektor jasa (Pendidikan, kesehatan, pelayan masyarakat lainnya) yang telah mengakibatkan sekolah dan kesehatan mahal serta pencabutan subsidi sosial. Sementara pengusaan atas hak kekayaan intelektual, mengakibatkan negeri-negeri miskin terbelakang meskipun memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah tidak dapat memajukan industrinya dalam negeri dan kemampuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

GSBI menilai bahwa Sejak kesepakatan WTO diterapkan melalui UU No. 7 1994, dan berlanjut dengan berbagai peraturan dan kebijakan hanya untuk mendukung kelancaran penguasaan sumber-sumber alam Indonesia dan monopoli perdagangan milik imperialis. Serta Upaya Imperialis menguasai sumber-sumber alam telah mengakibatkan perampasan upah buruh yang semakin meningkat serta perampasan tanah yang semakin meluas terhadap kaum tani. Melalui persetujuan WTO Imperialis Selain dapat menguasai sumber-sumber bahan baku yang melimpah, dan monopoli pasar, mereka juga akan mendapatkan tenaga kerja Buruh murah. Skema pasar tenaga kerja yang fleksibel berhasil dan sukses di terapkan di Indonesia, hal inilah yang menjadi dasar alasan yang kuat bahwa WTO adalah merupakan mesin Imperialis untuk mengkesploitasi klas buruh, kaum tani dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa WTO dan rezim SBY-Budiono selama ini tidak pernah memberikan jawaban atas problem klas buruh, kaum tani dan rakyat di Indonesia, justru SBY-Budiono hanya menambah beban keterpurukan bagi klas buruh, kaum tani dan rakyat Indonesia, akibat dari semakin meningkatnya perampasan upah, tanah dan kerja bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan pandangan dan pendirian tersebut di atas maka GSBI menyatakan sikap:

Menolak seluruh skema dan kebijakan yang dihasilkan dalam pertemuan WTO tanggal 15-17 Desember 2011,
Bubarkan WTO dan Keluarkan AoA dari WTO,
Bangun Industrialisasi Nasional dan Wujudkan Reforma Agraria Sejati

GSBI juga menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat Indonesia untuk terus memperkuat persatuan dan memperhebat perjuangan melawan seluruh skema dan kebijakan SBY-Budiono yang pro Imperialis dan anti rakyat.

Jakarta, 15 Desember 2011

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen

(DPP.GSBI)

RUDI HB DAMAN

Ketua Umum

SIKAP POLITIK GSBI Pada Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2011

2011-12-09T17:39:00.004+07:00

Pernyataan Sikap :

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

Federation of Independent Trade Union

Dikeluarkan Pada Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2011

Kontak person :

Nama : RUDI HB DAMAN (Ketua Umum DPP GSBI)

No Kontak : Hp +6281808974078

Salam demokrasi;

BONGKAR; TANGKAP DAN USUT TUNTAS KASUS KORUPSI DI KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SERTA KASUS-KASUS KORUPSI DI INDONESIA...!!!

CABUT PERMENAKER NO. 17 TAHUN 2005 dan PERMENAKER NO. 1 TAHUN 1999..!!!

TETAPKAN UMK/P TAHUN 2012 SERATUS PERSEN (100%) KHL..!!!

ROMBAK TOTAL SISTEM DAN DEWAN PENGUPAHAN..!!!

HAPUS SISTEM KERJA KONTRAK JANGKA PENDEK DAN OUTSOURCING...!!!

HENTIKAN PHK DAN PEMBERANGUSAN SERIKAT BURUH (UNION BUSTING)...!!!

Itulah tuntutan utama GSBI dalam aksi peringatan hari Anti Korupsi seDunia pada tanggal 9 Desember di tahun 2011 ini.

Tuntutan ini didasarkan pada permasalahan konkrit saat ini yang dialami oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia yaitu masalah Upah Murah dan Perampasan Upah; System Kerja Kontrak Jangka Pendek dan Outsourcing; Pemberangusan Serikat Buruh (union busting) serta masalah perampokan uang rakyat (korupsi) yang semakin merajalela dan tindakan fasis yang dilakukan oleh rezim berkuasa.

Sebab bagi kaum buruh, dan bagi GSBI perjuangan melawan kapitalisme birokrasi yang korup adalah bagian dari perjuangan yang utuh untuk mewujudkan kesejahteraan kaum buruh. Membersihkan birokrasi di Indonesia dari praktek korupsi setahap demi setahap akan membantu memudahkan setiap urusan rakyat Indonesia ketika berhadapan dengan birokrat. Pelayanan yang mudah, cepat dan tanpa dipungut biaya hanya akan terjadi ketika kita sanggup bersatu menghancurkan birokrasi yang korup ini. Perjuangan melawan korupsi akan menyelamatkan jutaan, miliaran bahkan trilliunan uang negara yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan kita dan anak cucu kita kedepannya.

GSBI menyadari bahwa jika lembaga-lembaga pemerintahan Korup seperti Kemenakertrans maka Kemenakertrans tidak akan pernah membela kepentingan kaum buruh, karena dengan upah yang rendah, buruh tidak akan sanggup memberikan suap kepada birokrat dikantor Kemenakertrans. Sebaliknya, pengusaha-pengusaha komprador yang memiliki modal besar akan dengan mudah memesan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan usaha mereka melalui jalur suap ataupun gratifikasi.

Hal ini nampak jelas dengan masih tetap dipertahankannya politik upah murah oleh rezim SBY Budiono dan dijalankan oleh Menakertrans dengan terus mempertahankan berbagai regulasi yang membuat upah buruh terus murah diantaranya Permen 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; dan Permen 1 tahun 1999 Tentang Upah Minimum jo Kepmen 226 tahun 2000. Dimana System Pengupahan di Indonesia Adalah benar-benar Retorika Kesejahteraan yang mana faktanya sampai saat ini penetapan upah Minimum di Indonesia (tahun 2012) masih jauh dari 100% KHL.

Dua aturan inilah yang jelas membuat upah buruh murah dan memperbolehkan pengusaha untuk menangguhkan pelaksanaan upah minimum. Padahal Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Kenapa Permen 17 /2005 dan Permen 1 /1999 ini harus di cabut:

1. Bahwa sampai sekarang penetapan UMK/UMP di berbagai daerah masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak, sehingga hal ini bertentangan dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta pasal 28D ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

2. Bahwa Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 sudah tidak layak lagi di pergunakan sebagai aturan di dalam menentukan upah buruh, adapun dasar alasan kami adalah sebagai berikut:

- Upah Minimum hanya di peruntukaan untuk buruh lajang, hal ini sangat bertentangan dengan UUD 45 pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- Kebutuhan Hidup Layak” di Dalam Permen No 17 Tahun 2005 Hanyalah Merupakansebuah kebohongan semata, dan hanya memberikan ilusi Bagi Buruh, sebab jika di tinjau dan di periksa di temukan bahwa 46 komponen KHL baik secara kwalitas maupun kwantitas lebih rendah bila dibandingkan Permen No. 01 Tahun 1999 (43 Komponen KHM); ;

- survey tidak dijalankan berdasarkan situasi objektif yaitu di tidak boleh di lakukan pada waktu harga-harga mengalami kenaikan yaitu menjelang Ramadhan, Puasa dan hari raya padahal buruh juga berhak untuk hidup pada waktu-waktu tersebut;

- Hasil survey KHL tidak secara otomatis menjadi dasar penetapan upah minimum; hal ini mengakibatkan pertentangan antara pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha yang sering kali menimbulkan terjadinya aksi demonstrasi di berbagai daerah semakin meningkat.

- Tidak adanya kepastian hukum atas pelaksanaan upah minimum; hal ini di sebabkan karena pengusaha boleh menangguhkan upah minimum, sehingga mayoritas pengusaha dengan mudah dan tidak ada rasa takut membayar upah buruhnya di bawah ketentuan (UMK/UMP) yang berlaku meskipun tanpa adanya penangguhan upah sekalipun;

3. GSBI menilai Bahwa Dewan pengupahan yang ada saat ini hanya merupakan alat konspirasi politik untuk menekan agar upah tetap murah, hal demikian di karenakan tidak ada transparasi dan demokratisasi didalam Dewan Pengupahan, baik komposisi jumlah maupun siapa-siapa saja yang berhak untuk duduk di dalam Dewan pengupahan,

Menurut GSBI ketidakmauan pemerintah menaikkan upah hingga 100 % KHL dan mengabulkan penangguhan upah, menandakan dipeliharanya pikir bahwa upah harus memiliki keunggulan komparatif agar dapat menarik investasi dan ini fakta bagaimana Politik Upah Murah di Pertahankan Oleh Pemerintah SBY-Budiono. Padahal, berdasar data BKPM 2009, upah buruh Indonesia paling rendah dibanding Malaysia, China, Thailand, India, Filipina. Hipotesis tersebut diperkuat dengan rencana investasi yang terus digenjot. Pemerintah menargetkan realisasi investasi PMA dan PMDN pada 2011 sebesar Rp 240 triliun, ditingkatkan 15 persen dibanding 2010 sebesar Rp 208,5 triliun. Namun, selama 2010, investasi riil hanya 16 persen. Sisanya, hot money. Investasi riil pun rata-rata difokuskan pada sektor industri ekspor. Portofolio, sebagai capital finance, hanya mencari peluang-peluang akumulasi modal dan tidak memiliki efek untuk penyerapan tenaga kerja.

Jadi jelas bahwa fungsi upah minimum yang berlaku di Indonesia bukanlah ditujukan bagi perlindungan terhadap buruh, namun untuk mempertahankan Politik Upah Murah di Indonesia dan menarik/mendatangkan Investasi.

Untuk itu GSBI bersikap tegas dan menuntut MENAKERTRANS untuk segera :

Mencabut Permen 17 tahun 2005 dan Permen No. 1 tahun 1999 sekarang juga ;
Rombak Total Sistem dan Dewan Pengupahan sekarang juga ;
Mendesak semua Gubernur menetapkan UMK/P seratus persen (100%) KHL.

Selain itu GSBI juga menuntut Pada SBY-Budiono dan Seluruh Jajaran Birokrasinya untuk berhenti merampok uang rakyat. Pendek saja GSBI bilang, BERHENTI !!" selanjutnya adalah BONGKAR; TANGKAP DAN USUT TUNTAS BERBAGAI KASUS KORUPSI DI INDONESIA TANPA PANDANG BULU...!!!

Sebab kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjadi satu masalah akut yang tumbuh subur diseluruh jajaran birokrasi mulai dari level yang paling rendah hingga level tertinggi. Korupsi telah terjadi mulai dari pejabat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional tentunya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ketika masyarakat harus berurusan dengan birokrasi dilevel apapun, kelancaran dan kemudahan urusan tersebut hanya akan didapatkan setelah melakukan suap kepada pejabat yang terkait. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak kurang dari Rp. 103 trilliun uang negara yang telah disalahgunakan atau dikorupsi. Dari jumlah angka ini, 305 kasus korupsi senilai Rp. 33,6 trilliun oleh BPK diserahkan kepada aparat penegak hukum dan baru 139 kasus ditindaklanjuti. Artinya, masih terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang belum sama sekali tersentuh dan memberikan kerugian kepada negara dan tentunya kerugian bagi rakyat Indonesia.

Korupsi yang telah merugikan trilliunan uang negara harus dihentikan. Korupsi telah merampas hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Ratusan trlliun uang yang telah dikorupsi selama SBY berkuasa akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk memberikan subsidi kepada kaum buruh, membuka lapangan pekerjaan, subsidi pendidikan dan kesehatan yang riil hingga saat ini masih sangat sulit didapatkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Birokrasi Yang Korup adalah Musuh Rakyat Indonesia..!!

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan sampaikan kekhalayak umum untuk menjadi perhatian secara bersama.

Jakarta; 9 Desember 2011

Hormat Kami

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

RUDI HB DAMAN

Ketua Umum

GSBI Menuntut SBY segera Hentikan Perampokan Uang Rakyat

2011-12-08T00:16:00.000+07:00

Korupsi yang telah merugikan trilliunan uang rakyat harus segera dihentikan. Korupsi telah merampas hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Ratusan trlliun uang yang telah dikorupsi selama SBY berkuasa akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk memberikan subsidi kepada kaum buruh, membuka lapangan pekerjaan, subsidi pendidikan dan kesehatan yang riil hingga saat ini masih sangat sulit didapatkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) berpandangan bahwa selain tidak mampu menangani krisis serta menghentikan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintah SBY-Budiono juga terbukti gagal dalam memberantas korupsi di Indonesia, hampir seluruh janji-janji manis ketika berkampaya tidak terbukti sama sekali, orang-orang yang pernah bersuara lantang KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI saat ini justru menjadi aktor dan para pelaku tindak pidana korupsi, pandangan GSBI soal kegagalan SBY dalam memberantas Korupsi ini berdasarkan pada penilaian dan study yang di lakukan oleh GSBI serta fakta-fakta yang ada selama 7 tahun SBY menjabat sebagai presiden RI.

Segala macam janji dan komitmen SBY untuk memerangi korupsi dalam setiap pidatonya hanya merupakan kebohongan semata. Janji SBY berdiri paling depan dalam usaha pemberantasan korupsi telah bergeser menjadi yang terdepan dalam memimpin korupsi dan melindungi para koruptor. Faktanya, banyak kader partai Demokrat yang saat ini sedang diproses atas tuduhan korupsi dan melalui anggota mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereka ramai-ramai berteriak untuk membubarkan KPK dan mengajukan remisi bagi para terpidana kasus korupsi. Hal ini telah cukup membuktikan bahwa pemerintahan dibawah rejim SBY-Boediono adalah pemerintahan yang korup.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak kurang dari Rp. 103 trilliun uang negara yang telah disalahgunakan atau dikorupsi. Dari jumlah angka ini, 305 kasus korupsi senilai Rp. 33,6 trilliun oleh BPK diserahkan kepada aparat penegak hukum dan baru 139 kasus ditindaklanjuti. Artinya, masih terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang belum sama sekali tersentuh dan memberikan kerugian kepada negara dan tentunya kerugian bagi rakyat Indonesia.

Dari laporan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada peningkatan jumlah perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2009 ke 2010. Kementerian/lembaga adalah penyumbang paling tinggi dalam kasus ini, termasuk perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2011 yang dilakukan oleh KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) di temukan bahwa ada tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi lembaga dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi. Secara berturut-turut ketiga kementerian tersebut meraih nilai indeks integritas 5,37; 5,44; dan 5,52. Ironisnya ketiga kementerian tersebut dipimpin langsung oleh elit politik partai kualisi SBY.

Kasus korupsi yang terjadi di Kemenakertrans semakin membuktikan bahwa korupsi dan proses suap-menyuap telah menjadi bagian yang melekat dalam jajaran birokrasi di tanah air. Kemenakertrans adalah lembaga yang mengurusi hajat hidup dan kepentingan kaum buruh di seluruh Indonesia, ketika lembaga ini telah terhinggap korupsi maka rakyat Indonesia tentu bisa menyimpulkan keberpihakan lembaga ini. Lembaga ini tidak akan pernah membela kepentingan kaum buruh, karena dengan upah yang rendah, buruh tidak akan sanggup memberikan suap kepada birokrat dikantor Kemenakertrans. Sebaliknya, pengusaha-pengusaha komprador yang memiliki modal besar akan dengan mudah memesan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan usaha mereka melalui jalur suap ataupun gratifikasi

Rudi HB Daman (Ketua Umum DPP GSBI) menyatakan bahwa meningkatnya kasus-kasus korupsi di Indonesia menandakan bahwa pemerintah SBY sejatinya tidak memiliki integritas dan keseriusan dalam memberantas korupsi, hampir semua kasus-kasus krupsi yang sempat mencuat dan terpampang di public tidak mampu di bongkar sampai ke akar-akarnya, kalaupun ada yang sampai di vonis penjara (kurungan) ataupun denda itu hanya orang-orang yang posisinya sebagai korban, bukan sebagai aktor utamanya, itupun hukumannya juga tidak setimpal dengan kerugian negara.

Rudi juga menegaskan bahwa korupsi adalah merupakan salah satu bentuk perampasan uang rakyat, karena uang yang di korupsi itu adalah merupakan uang rakyat dan sumbernya dari raykat. Oleh sebab itu maka siapapun pejabat birokrasi yang terbukti korup harus di berikan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat menjadi peringatan bagi siapapun yang akan melakukan korupsi. Jika tidak maka korupsi tidak akan dapat di hentikan bahkan berpotensi akan semakin besar.

Menurut Rudi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini telah menjadi satu masalah akut yang tumbuh subur diseluruh jajaran birokrasi mulai dari level yang paling rendah hingga level tertinggi. Korupsi telah terjadi mulai dari pejabat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional tentunya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ketika masyarakat harus berurusan dengan birokrasi dilevel apapun, kelancaran dan kemudahan urusan tersebut hanya akan didapatkan setelah melakukan suap kepada pejabat yang terkait. Jadi Birokrasi Yang Korup adalah Musuh Rakyat Indonesia.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengeluarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi pada kenyataannya sama sekali tidak dapat mengurangi apalagi menghentikan korupsi di seluruh jajaran birokrasi pemerintahan, hal ini di sebabkan karena pemerintah SBY tidak menjalankan undang-undang tersebut dengan konsekwen, seperti halnya dengan nasib Undang-undang yang lain. Intinya pemerintah SBY hanya bisa mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan, tetapi tidak pernah serius dalam menjalankannya. Tegas Rudi HB Daman. (Marchell/Imam)##

berita ini dimuat di: http://indowarta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13984:gsbi-menuntut-sby-segera-hentikan-perampokan-uang-rakyat&catid=123:nasional&Itemid=197